Jumat, 18 November 2011

Pemerintah menghentikan penerbangan Arroyo

Mantan Presiden Filipina, Gloria Macapagal Arroyo ditangkap di bandara Manila saat akan pergi berobat ke Singapura. Pemerintah menghentikan penerbangan Arroyo yang diduga untuk menghindar dari penangkapan.

Mahkamah Agung Filipina telah menegaskan melarang Arroyo dan suaminya untuk melakukan penerbangan ke Singapura, dengan surat perintah.

Presiden Benigno Aquino yang sedang berkampanye memerangi korupsi memastikan akan mengadili Arroyo untuk bertanggung jawab dalam kasus kecurangan dalam pemilihan umum.

Arroyo sebelumnya merencanakan akan terbang ke Singapura, Jerman, dan beberapa negara lain untuk melakukan pengobatan. "Larangan ke luar negeri merupakan tindakan tirani," kata Raul Lambino, pengacara Arroyo, seperti dikutip dari kantor berita BBC.

Arroyo masuk dalam daftar orang yang harus mendapatkan izin khusus untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.

Mantan pemimpin berusia 64 tahun itu bersama suaminya, Mike Arroyo, menghadapi dua tuduhan terkait kasus kecurangan pemilu untuk memilih anggota parlemen pada 2007. Kecurangan tersebut membuat seorang calon dari pihak oposisi gagal meraih kemenangan.

Selain itu, Arroyo menghadapi tuduhan kecurangan pemilu presiden 2004 dan korupsi pada pemerintahannya.

Arroyo mengaku ingin pergi ke luar negeri agar bisa menjalani perawatan medis. Dia mengaku belum seratus persen pulih setelah menjalani tiga bedah medis untuk mengobati sakit pada tulang belakang di bagian tengkuk. Maka, dia harus memakai alat bantu penyangga tubuh.

Sebenarnya, Arroyo sempat pergi ke bandara internasional di Manila pada Selasa lalu begitu Mahkamah Agung memberi pengecualian atas pencekalan pemerintah. Namun, dengan menggunakan kursi roda dan alat bantu di leher, Arroyo dan suaminya tetap dicegah pihak berwenang ke luar negeri.


Minggu, 06 November 2011

Sejumlah sekolah di Kota Prabumulih

Sejumlah sekolah di Kota Prabumulih menerapkan sanksi bagi siswanya yang terlambat datang. Para siswa tersebut tidak dapat mengikuti proses belajar-mengajar karena disuruh pulang. Penerapan sanksi ini ternyata menarik perhatian Wakil Wali Kota (Wawako) Prabumulih Ridho Yahya.

Bahkan, Ridho meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih meninjau kembali kebijakan yang diterapkan sejumlah sekolah tersebut.“Masih banyak sanksi yang dinilai lebih mendidik daripada memulangkan siswa. Saya harap Kepala Dinas Pendidikan meninjau kembali kebijakan tersebut,” ujarnya belum lama ini. Menurut Ridho, pihaknya khawatir sanksi tersebut malah bisa menimbulkan dampak negatif.

“Bisa saja siswa yang dipulangkan tersebut justru keluyuran, bukannya pulang ke rumah karena takut dimarahi orang tuanya,”kata Ridho. Dia menambahkan, masih banyak cara lain atau sanksi lain yang dapat diberikan kepada siswa yang datang terlambat agar mereka menjadi jera serta tidak mengulangi lagi kesalahannya.

“Bisa saja siswa dihukum membersihkan kelas, disuruh hormat kepada bendera, atau sanksi bentuk lainnya,”katanya. Kepada para siswa, Ridho juga meminta agar lebih disiplin dalam menaati peraturan yang telah diterapkan pihak sekolah.“Disiplin itu kunci kesuksesan. Karenanya, biasakan hidup disiplin dengan mematuhi semua aturan, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat,”katanya.

Sementara itu,Ketua Komisi I DPRD Kota Prabumulih HartonoHamidmengatakan, terkait sanksi larangan mengikuti pelajar bagi siswa yang terlambat datang, dalam waktu dekat pihaknya berencana mengundang kepala Disdik untuk mempertanyakan persoalan tersebut.“ Kita akan undang untuk duduk bersama dan mendengarkan langsung dari kepala dinas tentang penerapan sanksi ini. Mungkin mereka ada pertimbangan tersendiri dalam penerapan sanksi tersebut biar lebih jelas,”tukasnya.