Selasa, 17 Mei 2011

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil PT Elnusa Tbk, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan Bank Indonesia (BI) pada Kamis 19 Mei 2011. Pemanggilan itu terkait kasus pembobolan rekening Elnusa di PT Bank Mega Tbk cabang Jababeka.

Menurut Anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasi, pemanggilan pada Kamis dengan agenda meminta keterangan dari pihak Elnusa dan Bapepam-LK. "Rencananya Kamis besok. Kami panggil hanya Elnusa, Bapepam-LK, dan BI. Kami mau dengar dulu keterangan dari Elnusa dan Bapepam-LK," ujarnya melalui sambungan telepon di Jakarta.

Pemanggilan Elnusa, tambah dia, untuk mendengar penjelasan mengenai wewenang dan tugas direktur keuangan Elnusa. "Kami mau tahu, sejauh mana sebenarnya peran direktur keuangan sampai bisa memalsukan dokumen termasuk tanda tangan tersebut," ujar Achsanul.

Selanjutnya, mengenai pemanggilan Bapepam-LK, untuk mendengar penjelasan terkait penempatan dana di luar bank setelah dari Bank Mega. "Kami juga harus tahu, bagaimana pengawasan Bapepam-LK itu," kata dia.

Pihak Bank Mega, menurut Achsanul, tidak diikutsertakan dalam pemanggilan kali ini karena keterangannya sudah diperoleh sebelumnya. "Kami sudah dapat keterangan dari Bank Mega dalam rapat informal yang digelar BI beberapa waktu lalu," tuturnya.

PT Discovery Indonesia dan PT Harvestindo Asset Management tak luput dari pemanggilan. Namun, pemanggilan keduanya baru akan direncanakan setelah hari Kamis. "Kami jadwalkan nanti setelah selesaikan yang ini," kata Achsanul.

Achsanul menuturkan, pengusutan kasus ini harus diungkap hingga tuntas guna menyelamatkan industri perbankan Tanah Air. "Yang penting, bagaimana menyelamatkan perbankan. Bank Mega itu kan bank pribumi. Kalau sampai hancur juga, lantas bagaimana nanti nasib perbankan kita," ujarnya. Demikian informasi dari Blog Berita yang berjudul Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat.


Sabtu, 14 Mei 2011

Pelaksana tugas Direktur Utama

Pelaksana tugas Direktur Utama (plt Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji Makassar Azikin Soltan akan merehabilitasi total manajemen dan kondisi pelayanan kesehatan di RS milik Pemprov Sulsel tersebut.

Menurut Azikin, yang juga Kepala Inspektorat Sulsel, salah satu pekerjaan yang menjadi prioritasnya adalah pembagian blok-blok manajemen sehingga pekerjaan serta tanggung jawab seluruh direksi dapat terpantau terus menerus. “Saya akan membagi blokblok direksi dalam rangka rehabilitasi berat. Ini merupakan skala prioritas, sebagaimana ditugaskan Bapak Gubernur,” ungkapnya saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, kemarin.

Dia juga sudah melakukan pertemuan khusus dengan seluruh direksi RSUD Labuang Baji untuk mempertegas posisi dan kewenangan masing-masing pejabat di RS itu.Dia juga memberikan tanggung jawab sistem manajerial terkait teknis medis kepada Wakil Direktur (Wadir) RSUD Labuang Baji. “Jadi, kehadiran saya di sana hanya memberikan penguatan pelaksanaan sistem manajerial.

Saya hanya ditugaskan melakukan pembenahan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel. Mantan Bupati Bantaeng dua periode ini menambahkan, pihaknya akan bekerja keras dalam sepekan ke depan dalam membenahi blok per blok.Progres pembenahan ini selanjutnya akan langsung dilaporkan kepada Gubernur Sulsel SyahrulYasin Limpo.

Sehari sebelumnya, Gubernur melakukan inspeksi mendadak (sidak) di RSUD Labuang Baji.Syahrul tampak kaget ketika mendapati beberapa WC yang jorok dan lorong-lorong RS yang masih dipenuhi pasien. Dia pun langsung memerintahkan membenahi hal tersebut secara cepat. Gubernur juga memberikan sinyal akan merombak bangunan yang dianggapnya sudah usang.

Hal ini juga untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang butuh pengobatan. Bahkan, rencana dan anggaran merombak total bangunan RS tersebut ditargetkan sudah jadi pada 2012. Hal ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kepala Inspektorat Sulsel Azikin Soltan ditunjuk sebagai plt dirut Labuang Baji Makassar untuk mengisi kekosongan jabatan setelah dicopotnya dr Bambang Arya akhir pekan lalu.

Sementara untuk pejabat definitif,masih menunggu hasil Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang dipimpin Sekprov Sulsel A Muallim. Sementara itu,DPRD Sulsel meminta Gubernur Syahrul Yasin Limpo segera menetapkan pejabat definitif untuk posisi dirut RS Labung Baji.Pejabat definitif dinilai perlu segera dilakukan agar pembenahan RS dapat lebih terarah dan berkelanjutan.

Ketua DPRD Sulsel Mohammad Roem mengatakan,kondisi RS Labuang Baji pada dasarnya memang sudah memprihatinkan. Tidak hanya dalam pelayanan, tetapi juga kondisi bangunan dan penataan ruangan yang semrawut. Semua itu perlu dibenahi secara serius dan itu hanya dapat dilakukan penjabat definitif. “Penentuan pejabat definitif merupakan kewenangan gubernur.

Namun, kami mengharapkan ada pejabat definitif secepatnya. Pelaksana tugas jangan terlalu lama menjabat karena pembenahan RS Labuang Baji itu sifatnya jangka panjang, sebab semua aspek perlu perbaikan,”kata dia di Gedung DPRD Sulsel,kemarin. Dia menyatakan,infrastruktur bangunan menjadi poin yang penting selain pelayanan. Sebagai RS rujukan beberapa kabupaten di sekitar Kota Makassar, daya tampung RS Labuang Baji sudah sangat sesak.

”Orang sehat saja jika masuk ke Labuang Baji dengan kondisi seperti yang ada saat ini,perasaannya akan tidak nyaman.Jadi perlu dilakukan pembenahan. Ke depankamiberharapstandar kualitas RS yang ada di Makassar atau Sulsel ini dapat meningkat,” ungkapnya. Namun, dia juga mengharapkan plt Dirut RS Labuang Baji Azikin Sholtan selama menjabat dapat mencari dan menemukan titik-titik kelemahan RS tersebut.

Selain itu, peningkatan SDM tenaga medis maupun pegawai yang ada di RS itu dapat diperbaiki, bahkan ditingkatkan. “Anggapan di masyarakat yang menyebutkan kalau orang sakit yang masuk ke sana (RS Labuang Baji), bukannya sehat tapi justru tambah sakit, harus dihilangkan. RS ini harus menjadi contoh dan betul-betul menjadi RS rujukan,”pungkasnya. Demikian catatan online Blog Berita yang berjudul Pelaksana tugas Direktur Utama.