Rabu, 06 April 2011

Fraksi Golkar dan Hanura Sulsel

Fraksi Golkar dan Hanura Sulsel mendominasi unsur pimpinan panitia khusus (pansus) empat rancangan peraturan daerah (raperda), baik yang diusulkan eksekutif maupun inisiatif DPRD. Penentuan tim pansus dilakukan tertutup oleh tim pansus. Hasilnya, dari empat raperda Golkar yang memiliki 18 kursi di DPRD Sulsel, berhasil menjabat unsur pimpinan di dua pansus. Salah satunya ketua pansus raperda pengaturan TV kabel dengan menempatkan Tenri Yasin Limpo. Kemudian pada pansus raperda muatan lebih kendaraan mendudukkan legislatornya, Burhanuddin Baharuddin, sebagai ketua.

Setelah Golkar, menyusul Fraksi Hanura yang memperoleh tujuh kursi dengan mendudukkan perwakilannya di jabatan wakil ketua, yakni Abbas Sellong selaku wakil ketua pada pansus kelembagaan dan struktur organisasi. Kemudian, Imbar Ismail sebagai wakil ketua pansus raperda pengendalian muatan lebih. Sementara itu, Fraksi Demokrat yang memperoleh 10 kursi, justru harus menerima satu posisi di unsur pimpinan pansus.

Dengan posisi wakil ketua pansus dengan menempatkan Ni’matullah di pansus raperda tentang pengelolaan tambang mineral dan batu bara. Hal berbeda diperlihatkan Fraksi PDK, meski hanya memiliki tujuh kursi, justru bisa merebut posisi ketua pansus dengan menempatkan Suhery Attas di pansus raperda tentang pengelolaan tambang mineral dan batu bara. Sama halnya Fraksi PKS dengan tujuh kursi, juga menempatkan Ariady Arsal sebagai ketua pansus raperda tentang kelembagaan daerah.

Sementara itu, Fraksi PAN dengan tujuh kursi dan Fraksi PPP dengan lima kursi, tak satu pun menempatkan legislatornya di kursi pimpinan pansus. Kondisi ini hampir sama terjadi di pembentukan panitia tiga pansus sebelumnya. Justru Golkar berhasil menyapu bersih posisi ketua di tiga pansus, yakni pansus kode etik, pansus pangan, serta pansus kepariwisataan.

Ketua pansus pengaturan TV kabel Tenri Yasin Limpo menuturkan, pascapembentukan tim pansus, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah agenda, di antaranya melakukan studi banding ke dalam dan luar daerah. Khusus di dalam daerah akan dikunjungi Kabupaten Enrekang yang lebih dahulu telah memiliki perda retribusi TV kabel. Kemudian ke Parepare yang merupakan pengguna TV kabel terbesar.

Setelah itu, pansus akan ke Jakarta,yakni ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) serta melihat langsung operator TV kabel di Lippo Karawaci. “Studi banding dilakukan untuk mendapat masukan terhadap raperda yang ada supaya nantinya hasilnya maksimal. Apalagi, jika ini bisa dirampungkan, Sulsel akan menjadi percontohan nasional dalam pengaturan TV kabel tersebut,” ujarnya, seusai melakukan rapat, kemarin.

Rencananya, kunker empat pansus akan dimulai 6-9 April untuk dalam daerah, lalu 11-14 April untuk luar daerah. Sekretaris Dewan Sulsel Abd Kadir menjelaskan, khusus pembahasan pansus raperda, sekretariat menyiapkan alokasi dana Rp450 juta. Dana tersebut dipakai memfasilitasi pembahasan raperda, kunker, dokumentasi, dan kebutuhan makan dan minum. Demikian catatan online Blog Berita tentang Fraksi Golkar dan Hanura Sulsel.


0 komentar: