Senin, 27 Desember 2010

Konflik berkepanjangan

Konflik berkepanjangan yang mendera Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) rupanya terus meruncing. Bisa jadi 'ketegangan' itu berimbas munculnya rasa kebingungan di kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU), menyusul telah digelarnya Muktamar III PKB pro Gus Dur di Surabaya dan menobatkan Yenny Wahid sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB.

Ketua Tanfidz Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Mutawakkil Allalah, menyarankan perseteruan di tubuh PKB segera diakhiri. "Saya yakin konflik ini bisa selesai dengan jalan duduk bersama," kata Mutawakkil, Senin, 27 Desember 2010.

Mutawakkil menyarankan, duduk bersama diartikan dengan melibatkan kiai yang dipandang bisa menjadi jembatan terciptanya perdamaian. Menurut dia, bagaimanapun kelahiran PKB adalah hasil buah pikiran para ulama.

"Itu perlu diingat. Misalnya, dengan meminta kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menjadi penengah," katanya.

Dia menilai, PKB pro Muhaimin secara legal memang telah diakui oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Namun, menurut dia, PKB pro Gus Dur tidak boleh dipandang sebelah mata perjuangannya menegakkan ajaran KH Abdurrahman Wahid sebagai pendiri.

Menurut dia, konflik di tubuh partai 'Bintang Sembilan' tersebut jika terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan membuat PKB 'terganjal' dengan target parliamentary threshold sebesar lima persen yang dirancang parlemen saat ini.

"Mari berpikir dan berjuang membesarkan PKB, bukan mengedepankan ego masing-masing. Kemudian, dengan satria duduk bersama pihak yang 'berkonflik' dan meminta PBNU sebagai penengah. Pasti selesai dan warga NU biar nggak tambah bingung," kata Mutawakkil. Demikian catatan online Blog katro tentang Konflik berkepanjangan.


Rabu, 15 Desember 2010

saksi pelapor

Panitera pengganti Mahkamah Konstitusi, Makhfud, yang juga saksi pelapor pada kasus dugaan upaya suap sengketa Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan di MK, siap membongkar kasus tersebut. Saat ini, Makhfud memiliki dokumen-dokumen terkait kasus tersebut. Dokumen ini akan diserahkan ke Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Demikian hal ini disampaikan kuasa hukum Makhfud, Andi Asrun, kepada pers di Sekretariat Satgas, Jakarta, Rabu (15/12/2010). "Kalau bisa Satgas mengirim tim periksa hakim-hakim terkait di Mahkamah Konstitusi," kata Andi.

Sayangnya, ketika berkunjung ke sekretariat Satgas, baik Andi maupun Makhfud tak berhasil menemui anggota Satgas yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Keduanya diterima seorang pegawai Sekretariat Satgas.

Kepada pegawai tersebut, Andi menyampaikan surat. Kendati demikian, Andi mengatakan telah berkomunikasi per telepon dengan Sekretaris Satgas Denny Indrayana dan anggota Satgas, Mas Achmad Santosa.

Dikatakan, Satgas mendukung kasus dugaan suap itu dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah ini, Andi dan Makhfud akan langsung menuju Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Sementara mereka menunda kunjungan ke Komnas HAM. Demikian catatan online tentang saksi pelapor.


Kamis, 02 Desember 2010

tampak santai

Tersangka kasus mafia pajak, Gayus HP Tambunan, tampak santai saat menjalani rekonstruksi di Apartemen Graha Cempaka Mas, Jakarta Pusat, Kamis (2/12/2010). Suami Milana Anggraini itu bahkan selalu mengembangkan senyum ramah setiap kali disapa wartawan atau warga sekitar yang menyaksikan rekonstruksi.

Gayus tiba di Apartemen Graha Cempaka Mas sekitar pukul 16.00 WIB. Dengan mengenakan kaus dan celana jins, Gayus langsung dibawa ke dalam apartemen. Gayus menjalani rekonstruksi terkait penyerahan uang oleh Alif Kuncoro.

Rekonstruksi diawali kedatangan Alif Kuncoro di depan pintu Tower A1. Alif kemudian duduk di kursi tamu yang ada di lobi Tower. Setelah menelepon, Alif kemudian dihampiri Gayus.

Keduanya mengobrol sejenak di kursi tamu sebelum akhirnya menuju parkiran mobil sekitar 50 meter dari pintu Tower A1. Alif menyerahkan satu tas uang dengan memasukkannya ke dalam mobil Gayus yang disaksikan sang pemilik dari pelataran parkir.

Penyerahan uang setidaknya dilakukan dua kali oleh Alif. Hal itu tergambar dari jumlah adegan rekonstruksi. Setidaknya satu peristiwa penyerahan uang terdiri dari belasan adegan. Rekonstruksi selesai sekitar pukul 17.40 WIB. Demikian catatan online tentang tampak santai, xixixix....


Rabu, 01 Desember 2010

menanggung biaya Rp1 miliar

Dewan Perwakilan Rakyat harus menanggung biaya Rp1 miliar akibat aksi sejumlah anggotanya yang membatalkan diri ke luar negeri. Pimpinan DPR menuntut anggota yang membatalkan harus mengganti uang itu.

Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan, akibat dari pembatalan kunjungan kerja Komisi II dan Komisi VI ke tiga negara, yakni China, India, dan Inggris, sekretariat harus membayar biaya sekitar Rp1 miliar. "Mereka yang membatalkan harus mengganti," kata Anis di Gedung Parlemen, Rabu 1 Desember 2010.

Menurut Anis, penggantian itu karena sekretariat sudah terlanjur mengeluarkan biaya untuk membeli tiket pesawat. "Sudah konsultasi dengan pimpinan fraksi dan mereka siap membicarakan itu dengan pimpinan partai untuk penggantian," katanya.

Menurut Anis, persoalan yang menyangkut administrasil harus diselesaikan anggota dan fraksi bersangkutan. "Itu urusan partai sendiri. Sifatnya administratif. Ini baru pembatalan tiga kunjungan dari Komisi II dan Komisi VI," ujarnya.

Aksi menolak ke luar negeri ini dilancarkan salah satunya Fraksi Partai Amanat Nasional. PAN meminta semua anggotanya tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri sampai akhir tahun 2010 ini. Demikian catatan online tentang menanggung biaya Rp1 miliar.