Kamis, 08 Juli 2010

Tiga Pelaku Politik Uang Masuk DPO

Polres Mandailing Natal (Madina) sudah mengindentifikasi tiga orang yang diduga menjadi pelaku politik uang (money politic) hingga mengakibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil Pilkada Madina. Menurut Belajar HTML bahwa Ketiga orang itu kini masuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Madina. Ketiga orang itu yakni Edi Parlauangan, Mujallo Rangkuti, Ibnu Hajar Nasution. Ketiganya adalah anggota Tim Pemenangan calon Bupati –Wakil Bupati Madina, Hidayat Batubara–Dahlan Hasan Nasution Kapolres Madina AKBP Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan, mereka diduga kuat sebagai pelaku politik uang. ”Saya sudah membuat laporan DPO ke Polda Sumatera Utara,” tegas Hirbak kepada harian Seputar Indonesia (SI) saat dihubungi melalui telepon genggamnya kemarin.

Menurut im.eyeeagle bahwa Pihaknya juga sudah melayangkan surat pemanggilan kepada ketiganya.”Bahkan saya sudah menyuruh tim untuk mengejar sampai ke Kabupaten Padanglawas (Palas), karena berdasarkan informasi, ketiga orang tersebut berdomisili di Palas,”ungkapnya. Lebih lanjut dia mengatakan, dari awal pihak kepolisian terus melakukan tindakan-tindakan hukum. Namun karena terkendala dengan pemanggilan saksi sehingga kasus tersebut belum bisa diselesaikan. Seharusnya kasus ini dapat tuntas, namun karena tidak ada kerja sama yang baik dari ketiga orang itu, sehingga penyelidikan masih tersendat. Saat ini Polres Madina sudah melakukan kerja sama dengan polres lainnya untuk membantu mengejar ketiga orang dimaksud.

Saya mengimbau kepada ketiga orang tersebut agar segera menyerahkan diri dan mau memenuhi penggilan polisi untuk dimintai keterangan, ujarnya. Menurut informasi yang diteima Banaspati bahwa Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Madina AKP Sarluman Siregar menyebutkan, ketiga orang itu masih terus dikejar. Kami sudah mendatangi rumah mereka yang ada di Palas, tapi ketika kami ke sana,mereka tidak berada di tempat,” ujarnya. Namun yang pasti ketiga orang yang menjadi DPO tersebut merupakan karyawan salah satu perusahaan sawit yang berada di Palas. Dia berharap masyarakat mau berkerjasama memberikan informasi mengenai ketiga orang yang menjadi buronan polisi itu.

Sementara itu menurut Nggo Kontes bahwa , Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Irham Buana Nasution mendukung persoalan politik uang ini dituntaskan lewat jalur hukum. Bahkan dia mendorong panitia pengawas (panwas) untuk segera menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Perlu diketahui dalam UU No12/ 2008 perubahan dari UU No 32/ 2004 pasal 117 ayat 2 menegaskan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan politik uang dalam pilkada diancam dengan pidana penjara paling singkat dua bulan, dan paling lama 12 bulan. Serta denda paling sedikit Rp1 juta dan paling banyak Rp10 juta.

Putusan MK yang membenarkan bahwa poltik uang sebagai penyebab diulangnya Pilkada Madina dapat dijadikan bukti awal dibawanya kasus tersebut ke ranah hukum. Untuk itu peran panwas dan kepolisian yang berwenang mengusutnya. Mnurut grandong bahwa Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini mengatakan, pihaknya melalui Panwas Pilkada Madina sudah bekerja dan melaporkan pelanggaran politik uang ke kepolisian. Siapa yang bilang seperti itu. Panwas sudah bekerja dan Bawaslu sudah menurunkan tim langsung ke daerah. Panwas sudah laporkan pelanggaran politik uang di Madina ke kepolisian, ungkap Hidayat Sardini.

Polda Sumut juga mendukung kasus politik uang ini bisa diselesaikan lewat jalur hukum. Saat ini polda masih menunggul laporan dari Panwas Pilkada Madina. menurut Berita Utama bahwa Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut Kombes Pol Baharudin Djafar mengatakan, laporan dari panwas itulah menjadi dasar pihaknya untuk meneliti apakah, unsur politik uang yang dinyatakan oleh MK merupakan tindak pidana dan memenuhi unsur untuk diproses sesuai hukum atau tidak. Perlu diketahui modus politik uang ini dilakukan dengan cara pemberian voucher bernilai Rp20.000, Rp30.000 dan Rp100.000 kepada warga. Diduga kuat, politik uang tersebut, dilakukan tim relawan dari pasangan calon nomor 6 (Hidayat Batubara– Dahlan Hasan Nasution).

Hal itu terjadi hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Madina. Menurut Dolpin bahwa Gubenur Sumatera Utara Syamsul Arifin segera memanggil KPU Madina dan KPU Sumut membahas putusan MK yang memutuskan agar Pilkada Madina diulang. Secara aturan hukum, ujar mantan Bupati Langkat ini, pilkada diulang adalah sah.”Itu sahsah saja, sebab MK merupakan lembaga konstitusi tertinggi dalam memutus sengketa pilkada,” sebutnya. Sedangkan KPU Madina mengaku siap menggelar pilkada ulang. Ketua KPU Madina Jefri Antoni menegaskan, pihaknya siap untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang.

Namun dia juga mengaku kecewa dengan keputusan MK, menurut informasi yang diteriama Solusi. Sekarangpun kami siap untuk melaksanakan pemilihan ulang, tegasnya. Langkah awal yang dilakukan dalam beberapa hari ke depan akan melakukan koordinasi dengan intansi terkait seperti Pemkab Madina, DPRD, dan pihak kepolisian.


0 komentar: