Kamis, 25 Februari 2010

Pengkajian RPM Multimedia

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutuskan untuk mengkaji lebih jauh Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Konten Multimedia dengan meminta masukan dari berbagai pihak. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan, pihaknya akan kembali mengkaji draf RPM tersebut. Dengan mempelajari dan menampung semua masukan dari berbagai pihak baik yang pro maupun kontra. Langkah tersebut juga sebagai upaya untuk meredakan kontroversi dan polemik terkait RPM Konten Multimedia. ”Kita cooling down dulu untuk mengurangi tensi supaya tidak terus menerus menjadi polemik karena kita juga sedang introspeksi dan mempelajari. Ada bagian-bagian yang saya baca bahwa dikhawatirkan membelenggu atau mengganggu kebebasan pers,”ujar Tifatul di sela-sela rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Tifatul pun menyatakan, diungkapnya RPM kepada publik melalui situs Kemenkominfo yang kemudian menimbulkan kontroversi justru dimaksudkan sebagai uji publik dan untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Di negara demokratis seperti Indonesia, uji publik terhadap suatu peraturan merupakan hal yang wajar dan sangat diperlukan, menurut About. ”Jadi, bukan sesuatu yang aneh. Cuma saya katakan, jangan haramkan uji publik agar peraturan tidak diam-diam keluar. Saya justru merasa aneh kalau kita di negara demokrasi heran-heran dan tidak siap untuk berbeda pendapat. Nah, masukan dari masyarakat tentunya akan kita koreksi,”ujarnya.

Dia menjelaskan semangat dirumuskannya RPM tersebut untuk mengurangi konten multimedia yang negatif yang berupa pornografi dan menyinggung suku agama, ras, dan antargolongan (SARA). ”Ini bukan untuk sensor tapi untuk mediasi. Jika nanti dalam telaah ada yang bertentangan dengan kebebasan pers akan dicabut,” ujarnya Mengenai arahan dari Presiden SBY, Tifatul mengatakan, presiden ingin agar hal-hal yang sensitif dibicarakan lebih dahulu. Namun mantan Presiden PKS tersebut menegaskan, RPM itu belum pernah ditandatanganinya. ”Sekali lagi saya katakan, saya belum pernah tanda tangan. Artinya, baru sekadar tanya, kalau begini kira-kira tanggapan masyarakat bagaimana?” ujarnya.

Sementara itu secara terpisah Ketua Koalisi Masyarakat Komunikasi dan Informasi (Maksi) Paulus Widiyanto menyatakan, yang perlu dijelaskan Kemenkominfo sejauh mana RPM tersebut tidak tumpang tindih dengan peraturan perundangan yang telah ada. Jika dilihat pasal per pasal, kata mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran Komisi I ini RPM tersebut menggabungkan beberapa pasal dari UU yang telah ada. Misalnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Penyiaran, UU Pornografi, dan UU Telekomunikasi.

”Ketentuan-ketentuan ini sudah ada di UU yang dijadikan rujukan, jadi berlakukan saja UU yang ada,tidak perlu diatur dalam RPM lagi,”ujarnya.


0 komentar: