Kamis, 25 Februari 2010

Kejagung Tunggu Hasil Paripurna DPR

Kejaksaan Agung (Kejagung) masih harus menunggu pendapat akhir DPR mengenai kasus Bank Century yang akan diputuskan melalui rapat paripurna, 2 Maret 2010. Sebab, pandangan akhir sejumlah fraksi yang meminta agar penegak hukum segera memproses pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus Bank Century, belum kuat dijadikan pijakan oleh Kejagung untuk mengambil tindakan. “DPR kan belum sidang paripurna. Lihat nanti saja. Bukan siap atau tidak,masalahnya belum tahu mau dibawa ke mana kasus ini,” tandas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendydi Jakarta kemarin. Menurut About, saat ini Kejagung masih fokus pada kasus money laundering yang dilakukan oleh Komisaris Bank Century HesyamAl- Waraq dan Pemegang Saham pengendali Bank Century RafatAli Rizvi.

Seperti diketahui, dalam rapat kesimpulan akhir Pansus, beberapa fraksi sudah meminta agar pihak- pihak yang dianggap bertanggung jawab segera diproses secara hukum. Bahkan ada yang secara tegas meminta KPK turun tangan mengusut kasus ini berdasarkan temuan mereka. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Didiek Darmanto menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti temuan Pansus jika rekomendasi DPR ditujukan kepada Kejagung. ”Kami sikapi secara profesional, pada dasarnya, kami siap menjalankannya sebagai institusi penegak hukum,”paparnya di Kejagung, Jakarta, kemarin.

Namun, pihaknya baru akan bergerak jika sudah mendapatkan surat secara resmi dari Pansus Angket Bank Century. “Kami tunggu dulu siapa yang akan ditunjuk oleh Pansus untuk menindaklanjutinya, apakah Kejagung, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau Kepolisian,”tuturnya. Di tempat terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggunakan data yang dimiliki Pansus Angket Bank Century sebagai informasi tambahan. Namun, KPK tidak memastikan akan memeriksa pihak yang telah dipanggil Pansus.“Info dari Pansus, kalau bermanfaat kami jadikan informasi tambahan,”tandas Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, KPK tidak bisa begitu saja memanggil pihak tertentu terkait penyelidikan sebuah kasus jika hanya berdasar pada keterangan. KPK juga tetap berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung dalam kasus Century.“Proses hukum itu beda. Yang jadi alat bukti harus dalam bentuk BAP (berita acara pemeriksaan),” ujarnya. Diketahui, KPK telah meminta dokumen kepada Pansus Century berupa 21 risalah pemeriksaan.

Risalah itu di antaranya pemeriksaan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bank Indonesia (BI) Anwar Nasution, mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah,Wakil Presiden sekaligus mantan Gubernur BI Boediono, pemilik Century Robert Tantular, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Marsilam Simanjuntak, mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede, dan mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji.


0 komentar: