Kamis, 25 Februari 2010

Jakarta Masih Siaga Banjir

Pemprov DKI Jakarta masih siaga banjir.Sekretaris Satkorlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) Harianto Badjoeri mengatakan, siaga banjir dilakukan selama 24 jam.

Dia menyatakan, potensi banjir masih akan terus mengancam wilayah Ibu Kota.Banjir yang menerjang wilayah Jakarta biasanya kiriman dari Bogor. Atas dasar itulah, seluruh personel Satkorlak tetap disiagakan. ”Kita masih siaga dan siap meskipun tak lagi hujan sebab berdasarkan informasi dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), di kawasan hulu masih sering hujan. Jadi kita waspada,” kata Harianto kepada wartawan di Balai Kota kemarin. Sementara itu, pengerjaan pengerukan 13 sungai utama di wilayah DKI Jakarta baru akan dimulai tahun depan.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, pengerukan 13 sungai utama baru akan dimulai pada Agustus 2010. Adapun anggaran yang digunakan yakni dana pinjaman lunak dari Bank Dunia sebesar Rp1,594 triliun. Menurut About, pengerukan 13 sungai tersebut berperan besar dalam mengurangi risiko banjir di Jakarta. Minimnya daya tampung sungai yang tidak pernah dikeruk selama 30 tahun merupakan salah satu penyebab banjir. Di Jakarta terdapat 64 saluran baik makro maupun mikro. Semua saluran akan selesai dikeruk tahun depan.

Pengerukan untuk mengoptimalkan kembali fungsi drainase. Selain karena faktor alam seperti sedimentasi dari air yang membawa partikel tanah, juga banyaknya sampah yang menyumbat saluran maupun drainase. Dengan pengerukan kali dan saluran air di Jakarta, dampak banjir tahuntahun berikutnya dapat berkurang. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi mendukung rencana pengerukan terhadap 13 sungai utama.Dia optimistis dengan pengerukan tersebut kapasitas aliran sungai akan bertambah.

”Dengan bertambahnya kapasitas sungai, banjir kiriman tidak akan berakibat terlalu buruk bagi warga Jakarta, kecuali yang tinggal di bantaran sungai,”ujarnya. Menurut dia, normalisasi terhadap Banjir Kanal Barat (BKB) cukup efektif mengalirkan banjir kiriman ke laut.Karena itulah, lanjut Ketua Fraksi Partai Gerindra ini,normalisasi terhadap sejumlah sungai sangat diperlukan. Normalisasi sebaiknya dilakukan secara bersamaan dengan penataan bantaran sungai. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mendukung penertiban bangunan di bantaran Sungai Ciliwung. Dia bahkan meminta relokasi tersebut dipercepat.

” Penertiban secara tegas bangunan di sepanjang DAS Ciliwung perlu dipercepat dengan alternatif pemindahan penghuninya ke rusunawa,”ucapnya. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Pitoyo Subandrio menyatakan, normalisasi Sungai Ciliwung bisa efektif jika pemukiman penduduk di bantaran sungai direlokasi terlebih dahulu. Mereka bisa dipindahkan ke rumah susun sewa (rusunawa) di Kebon Baru ataupun di belakang RS Budi Asih, Jalan Dewi Sartika.

”Sekarang kita sedang menyiapkan lahan untuk memindahkan masyarakat yang tinggal di bantaran Ciliwung sehingga mereka dapat tempat yang lebih layak ketimbang hidup di bantaran yang harusnya tidak ada penduduk,”ungkapnya. Setelah relokasi tuntas, aliran sungai yang berkelok akan diluruskan sehingga bisa memperlancar arus. Menurut dia, aliran sungai yang berkelok menyebabkan arus tidak lancar. Akibatnya kawasan Rawa Jati, Kalibata, Gang Arus, dan Pengadegan terendam air.”Seharusnya di bantaran sungai tidak untuk permukiman.Aliran sungai yang berkelok nanti diluruskan agar arus air tidak tersendat. Dengan demikian, kawasan tergenang bisa berkurang.

Bekas-bekas sungai yang berkelok tersebut bisa dibangun rusunawa,”katanya. Saat ini diperkirakan 70.000 kepala keluarga tinggal di bantaran Sungai Ciliwung. Sebelum mereka direlokasi, Pemprov DKI Jakarta akan mendata ulang.Pembebasan lahan dan pembangunan konstruksi diharapkan dibiayai APBN. Sementara DKI Jakarta dibebani pemeliharaan secara rutin.


0 komentar: