Kamis, 25 Februari 2010

Golkar–PKS Terancam Dicoret

Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terancam dicoret dari partai politik (parpol) koalisi pendukung pemerintah akibat perbedaan sikap soal kasus Bank Century. Berdasarkan pandangan akhir Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKS di Panitia Khusus (Pansus) Bank Century, keduanya tampak jelas berseberangan dengan Partai Demokrat dan partai koalisi lainnya. Akibat perbedaan sikap tersebut, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai Golkar dan PKS sudah tidak loyal dengan komitmen partai koalisi untuk membangun pemerintahan yang kuat. Karena itu, Golkar dan PKS diminta agar dicoret dari koalisi. Sekretaris Jenderal DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, sekarang sudah sangat jelas dalam peta koalisi,mana partai yang loyal dan mana yang tidak. Karena itu, dia meminta kepada Partai Demokrat untuk mengambil tindakan atas ulah mitra koalisinya tersebut.

“Mana emas, mana loyang, sekarang sudah ketahuan. Sudah tahu yang betul-betul sesuai kontrak politik dan tidak. Karena itu, saya sekarang tanya ke Demokrat, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jangan cuma sekadar wacana, tetapi harus ada aksi. Karena sudah ada gambaran jelas siapa yang mendukung (pemerintah) dan siapa yang tidak,” ujar Irgan di DPR Gedung DPR,Jakarta kemarin. Menurut dia, fraksi-fraksi dari partai koalisi pendukung pemerintah seharusnya mengetahui bahwa keputusan akhir di Pansus Century memiliki konsekuensi yang sangat besar.Di intern PPP saja, banyak konstituen PPP yang kecewa karena sikap partai kakbah itu dinilai berubah dari sikap awalnya.“Namun, kami tetap obyektif dan tidak menyebut nama,”ujarnya.

Sementara itu,Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, pihaknya menyerahkan masalah koalisi kepada Presiden SBY untuk menyikapinya.Menurut Anas, Presiden SBY nanti akan bersikap terkait partai koalisi yang dinilai sudah tidak seirama. “Kalau koalisi itu urusan yang jauh lebih besar. Pimpinan koalisi Pak SBY,”ungkapnya. Namun, Partai Golkar dan PKS tidak merisaukan jika diancam keluar dari koalisi. Kedua partai tersebut siap menanggung risiko karena mengungkap pelanggaran yang terjadi dalam kasus Century. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso malah balik mengkritisi Partai Demokrat yang selalu mengancam melalui berbagai pernyataan elitenya yang seolah-olah tidak membutuhkan fraksi lain dalam koalisi.

“Saya harus katakan bahwa teman-teman kami di Demokrat terkadang tidak, atau kurang menunjukkan, atau merasa kurang membutuhkan fraksifraksi lain. Kami selalu merasa nyaman berdampingan dengan Demokrat. Namun, keinginan ini kan tidak bisa bertepuk sebelah tangan,”katanya. Karena itu, Partai Golkar telah melakukan antisipasi jika didepak dari koalisi. Dia menegaskan, dikeluarkan atau tidak dari koalisi, Golkar tidak akan berubah pendirian dalam kasus Century.“Karena ini sudah prinsip kami. Kalah menang dalam mengambil keputusan, itu masalah lain. Tuntutan terhadap penuntasan kasus Bank Century kelihatannya memang tidak terbendung,”tandasnya. Sekjen DPP PKS Anis Matta juga menegaskan bahwa masalah reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

“PKS hanya mengatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Namun, sejauh ini belum ada tanda bahwa Presiden SBY mau melakukan reshuffle. Kalau pun ada reshuffle, PKS tetap enjoy saja,”ungkapnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, sikap yang diambil PKS dalam Pansus menandakan bahwa partainya ingin melanjutkan kasus Century ke wilayah hukum. “PKS ingin (kasus Century) ditangani secara hukum karena DPR tidak bisa memenjarakan orang,” ujar menteri yang mewakili PKS di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ini di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut About para politisi jangan mengecewakan masyarakat yang ingin kasus tersebut segera dituntaskan dengan tidak membiarkan kasus Century menjadi polemik berlarut-larut. “Kami ingatkan juga pada teman-teman supaya menjaga etika dan tetap on the track, jangan mengecewakan harapan masyarakat. Jadi, jangan dibiarkan menggantung, harus dituntaskan jawabannya. Kalau harus dibawa ke ranah hukum, silakan pengadilan memutuskan siapa yang bersalah. Adakah orang yang memperkaya diri atau aliran yang salah,”ujarnya. Ditanya mengenai pernyataan elite Partai Demokrat agar partai koalisi yang berseberangan harus mundur, Tifatul menolak berkomentar.

Dia hanya menyatakan bahwa kondisi dan situasi di kabinet masih kompak dan sama sekali tidak terganggu kasus Century.“ Tanyakan saja ke DPP PKS, saya kan masih di kabinet. Nanti saya dikonfrontasi lagi, nanti jadi ramai,”ujarnya. Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina Burhanuddin Muhtadi, pascapemandangan akhir fraksi-fraksi, Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentunya sudah menggodok format koalisi ramping dengan kalkulasi mendepak Golkar dan PKS. “Demokrat kemungkinan mengganti Golkar dan PKS dengan memasukkan Gerindra,” katanya.

Dengan kalkulasi seperti itu, kata Burhan,kekuatan SBY di DPR akan disokong Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerindra. Jika skenario itu benar diambil oleh SBY, total dukungan memang hanya 50,89%. Namun, SBY pasti akan mempertimbangkan efektivitas bentuk koalisi yang terlalu tambun, tetapi terkesan liar dan sering bermanuver.“ Meski posturnya lebih kecil, Demokrat dan SBY pasti merasa lebih solid karena koalisi tambun sebelumnya dianggap tidak mampu menghadapi kasus Century,” ujarnya. Dia menjelaskan, indikasi merapatnya Partai Gerindra sudah terbaca dalam sikap akhirnya di Pansus Century yang tidak menyebutkan nama siapa yang bertanggung jawab.

Selain itu, antara SBY dan pendiri Partai Gerindra Prabowo Subianto juga semakin mesra. “Prabowo menjenguk ibu SBY,”tandasnya. Kemarin, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjenguk ibunda Presiden SBY, Siti Habibah,di Rumah Sakit Gatot Subroto (RSGS). Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha kepada harian Seputar Indonesia (SI) mengatakan, Presiden sangat menghargai kunjungan Prabowo yang membesuk ibunya di RSGS. “Presiden sudah mengetahui tentang kunjungan Pak Prabowo itu. Untuk itu, beliau sangat meng-appreciate apa yang dilakukan Pak Prabowo.Apa yang dilakukan oleh Prabowo itu sangat tulus,”ujarnya. Saat membesuk Ibu Habibah, Prabowo hanya bertemu dengan Ibu Negara Ani Yudhoyono. Pada hari yang sama, Presiden SBY membuka pertemuan ke-11 menteri lingkungan hidup sedunia di Nusa Dua, Bali.

Taufik Temui SBY Hari Ini

Ketua MPR Taufik Kiemas akan menemui Presiden SBY terkait agenda MPR yang akan menggelar sidang paripurna, 1 Maret mendatang. Salah satu agendanya,MPR akan mengesahkan tata tertib dan kode etik MPR yang mengatur soal pemakzulan (impeachment). Rencananya, Taufik Kiemas bersama pimpinan MPR lainnya akan bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara hari ini. Selain menyampaikan agenda itu, pertemuan dengan SBY juga akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan UUD,Pancasila,dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Taufik mengungkapkan, tidak ada hal lain yang jadi pembicaraan. “Kalau membicarakan hal-hal itu,kami tidak bisa sendiri, harus melibatkan juga pemerintah,” ujarnya di Jakarta kemarin. Taufik yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP ini mengungkapkan tidak ada tema pembicaraan soal skandal Century dan segala dampak politiknya dalam pertemuan dengan SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu. Taufik membantah,pertemuan itu sebagai pintu untuk memasukkan PDIP dalam gerbong koalisi. Soal pemakzulan.Taufik berpendapat bahwa proses tersebut akan menguras banyak energi bangsa ini.

“Pemakzulan itu butuh waktu lama, kira-kira dua tahun. Harus DPR dulu lalu ke MK (Mahkamah Konstitusi),”tandasnya. Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar, Hajrianto Y Thohari menegaskan, pengesahan tata tertib dan kode etik MPR itu adalah agenda tunggal dari sidang paripurna MPR nanti. Agenda tunggal ini diharapkan tidak melebar ke manamana.

“MPR ini kan punya kewenangan yang besar, seperti mengubah dan mengesahkan UUD, lalu melantik presiden dan wakil presiden, juga melakukan pemakzulan terhadap presiden. Agenda tunggal ini untuk menghindari spekulasi politik lain dan resonansi politik yang mungkin ditimbulkan,” ujarnya.


0 komentar: