Kamis, 25 Februari 2010

205 Daerah Baru Dievaluasi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengevaluasi 205 daerah otonom baru hasil pemekaran. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi acuan pemerintah untuk melakukan tugas pembinaan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan, evaluasi akan mencari titik-titik lemah yang ada pada daerah otonomi baru hasil pemekaran untuk dibenahi. Jika selama tiga tahun berturut- turut evaluasi daerah otonom tersebut tetap buruk maka dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan kembali daerah tersebut ke daerah induknya. ”Jadi, daerah yang hasil penilaian evaluasinya tidak bagus tidak akan langsung digabungkan kembali ke daerah induknya. Tapi, akan diberi pembinaan-pembinaan dulu. Kalau tidak maju-maju juga maka ada peluang penggabungan. Tapi, penggabungan ini jauh lebih sulit,” tandas Mantan Gubernur Sumatra Barat ini di Jakarta kemarin.

Menurut Gamawan, evaluasi daerah otonomi hasil pemekaran merupakan bagian dari pelaksanaan UU/32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini mengatur adanya fungsi pengawasan, pembinaan oleh pemerintah pusat. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan itulah, ungkap dia, akan terlihat peta daerah otonomi seperti apa dan di mana titik-titik lemahnya. ”Kalau lemahnya di ekonomi, kita beri pembinaan ekonomi, kalau lemahnya di aparatur kita beri pembinaan aparatur dan seterusnya. Jadi, dilakukan mapping terhadap daerah itu sehingga 205 daerah pemekaran akan tahu persoalannya,”tegas About.

Mantan Bupati Solok ini menambahkan, pihaknya sudah mengeluarkan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran. Pengolahan data evaluasi ini ditargetkan selesai akhir Maret 2010 dan hasilnya akan dilaporkan pada Mendagri yang kemudian diteruskan pada presiden dan DPR. Sejak 2009 telah ada 205 daerah otonomi baru. Dari 26 provinsi sebelumnya ada tambahan 7 provinsi otonomi sehingga jumlahnya menjadi 33 provinsi. Kemudian dari 234 kabupaten ditambah 164 kabupaten otonomi baru, jumlahnya menjadi 398 kabupaten.

Di samping itu, ada penambahan jumlah kota, dari 59 kota sebelumnya ditambah 34 kota otonomi baru, menjadi 93 kota. Dengan demikian, dari tahun 1999 yang berjumlah 319 daerah otonomi, berubah menjadi 524 daerah otonomi di seluruh Indonesia. Menurutnya, dari jumlah tersebut,64% meningkat dalam waktu 10 tahun. Sementara anggota Komisi II DPR Malik Haramain mengatakan, daerah otonomi baru hasil pemekaran mayoritas belum bisa mandiri sehingga hanya membebani APBN. Karena itu, lanjut dia, Komisi II DPR meminta Mendagri melakukan evaluasi secara lebih detil, sehingga diketahui daerah yang memang harus merger dengan daerah induknya.

”Mendagri juga harus membuat ukuran yang jelas dan limit waktu kapan daerah harus bisa mandiri, dalam artian lepas dari ketergantungan pada pusat.Kalau satu,dua,atau tiga tahun boleh lah. Tapi, kalau lebih dari itu harus diambil sikap tegas. Dimerger saja ke daerah induknya,” tandas anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ini. Malik juga menjelaskan tentang moratorium atau penghentian sementara terhadap daerah pemekaran. Menurut dia, 20 daerah yang telah mengajukan pemekaran tetap akan diproses karena pada prinsipnya pemekaran daerah tidak boleh ditutup. Sementara itu, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, penggabungan kembali daerah hasil pemekaran ke daerah induknya bisa saja terjadi setelah evaluasi dilakukan pemerintah.

Aturan tentang evaluasi tersebut, lanjut dia, sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DalamPPtersebut, kata Siti, juga diatur adanya penghargaan bagi daerah-daerah yang berprestasi. Misalnya 10 daerah otonomi terbaik dan 10 daerah otonomi terburuk.


0 komentar: