Kamis, 25 Februari 2010

RI Serukan Komitmen Baru

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerukan perlunya dunia memperbarui komitmen dalam upaya menyelamatkan bumi. Seruan tersebut disampaikan Presiden SBY saat membuka Pertemuan Ke-11 Sesi Khusus Dewan Pemerintahan UNEP/Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup Global di Nusa Dua, Bali, kemarin. Pertemuan tersebut diikuti sekitar 1.000 delegasi dari 130 negara. “Komitmen itu harus lebih besar dari kesepakatan dunia yang sudah ada saat ini,” tandas Presiden. Menurut SBY, forum global menteri lingkungan hidup ini memiliki nilai strategis untuk bisa menjawab berbagai persoalan kerusakan lingkungan yang makin mencemaskan. Dia menyatakan, kenaikan suhu bumi dalam 12 tahun terakhir telah berdampak pada meningkatnya permukaan air laut.

Di sektor kelautan, hal itu telah mengakibatkan kerusakan karang laut yang serius dan stok ikan makin menipis akibat eksploitasi berlebihan. Kerusakan laut di dunia juga telah berdampak pada terganggunya ekonomi. “Pada 2008 terjadi kerugian sebesar USD50 miliar. Akibatnya, kita makin sulit mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tidak dapat mencapai MDG’s (tujuan pembangunan milenium),” kata Presiden. Sedangkan perubahan iklim, kata Presiden, juga telah berdampak pada rusaknya keanekaragaman hayati lainnya. Lebih dari 50.000 jenis tumbuhan punah, 4.000 spesies berpotensi hilang tak berbekas, dan sekitar 60% ekosistem hutan rusak. “Tahun 2010 telah dicanangkan PBB sebagai tahun keanekaragaman hayati.

Itu harus diwujudkan dalam aksi nyata menekan tingkat kepunahan keanekaragaman hayati,”imbuh About. Presiden mengungkapkan, Indonesia bersama negara-negara yang masuk dalam kawasan segitiga terumbu karang (coral triangle) yaitu Malaysia, Papua Nugini, Filipina,Timor Leste, dan Kepulauan Solomon telah berkomitmen melindungi kekayaan laut. Komitmen itu untuk memastikan pengelolaan sumber daya laut bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat tanpa merusak ekosistem laut. Selain itu, dilakukan gerakan penanaman pohon di seluruh daerah, di mana satu orang berkewajiban ikut menanam satu pohon.

“Awal tahun ini, kami juga bertekad menanam satu miliar pohon. Ini tekad kami mempersembahkan miliaran pohon untuk dunia. Jika terus dilakukan, tentunya akan menyerap puluhan juta ton karbon,” ujarnya. Kepada para delegasi Presiden berpesan agar segera menyelesaikan negosiasi perubahan iklim yang selama ini dirasakan berkepanjangan perdebatannya. “Kita tidak boleh menunggu lebih lama lagi dan harus segera menyelesaikan negosiasi perubahan iklim,” tandas dia. Dalam kesempatan itu Indonesia meraih penghargaan United Nations Environment Programme (UNEP) Award atas keberhasilan mempromosikan manajemen laut dan potensi sumber kehidupan laut.

Penghargaan itu diberikan Direktur Eksekutif UNEP Achim Steiner kepada Presiden SBY. Terkait penghargaan itu, Presiden atas nama rakyat Indonesia menyatakan rasa terima kasih.“Dengan tulus saya terima anugerah ini. Saya berharap penghargaan tersebut dapat mendorong pemerintah dan rakyat Indonesia untuk bisa mengelola laut dengan lebih baik lagi,”kata dia. Dalam sambutannya, Achim Steiner menyatakan puas atas terlaksananya tiga pertemuan di Bali yang berlangsung sejak 22–23 Februari lalu yakni Konvensi Basel, Konvensi Stockholm, dan Konvensi Rotterdam.

“Ini merupakan saat melegakan dan memuaskan karena kepastian kesehatan masyarakat dan lingkungan di bumi ini dibahas dalam konteks multilateralisme,” ujar Steiner. Dia berharap tema “One Planet, Our Responsibility” (satu planet tanggung jawab bersama) dapat dipahami bahwa bumi merupakan tempat bagi kehidupan saat ini dan masa depan.“Itu bisa tercapai melalui kerja sama yang lebih tulus dengan tujuan mencari solusi paling tepat untuk pembangunan berkelanjutan,”imbuhnya.


Pengkajian RPM Multimedia

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutuskan untuk mengkaji lebih jauh Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Konten Multimedia dengan meminta masukan dari berbagai pihak. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan, pihaknya akan kembali mengkaji draf RPM tersebut. Dengan mempelajari dan menampung semua masukan dari berbagai pihak baik yang pro maupun kontra. Langkah tersebut juga sebagai upaya untuk meredakan kontroversi dan polemik terkait RPM Konten Multimedia. ”Kita cooling down dulu untuk mengurangi tensi supaya tidak terus menerus menjadi polemik karena kita juga sedang introspeksi dan mempelajari. Ada bagian-bagian yang saya baca bahwa dikhawatirkan membelenggu atau mengganggu kebebasan pers,”ujar Tifatul di sela-sela rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Tifatul pun menyatakan, diungkapnya RPM kepada publik melalui situs Kemenkominfo yang kemudian menimbulkan kontroversi justru dimaksudkan sebagai uji publik dan untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Di negara demokratis seperti Indonesia, uji publik terhadap suatu peraturan merupakan hal yang wajar dan sangat diperlukan, menurut About. ”Jadi, bukan sesuatu yang aneh. Cuma saya katakan, jangan haramkan uji publik agar peraturan tidak diam-diam keluar. Saya justru merasa aneh kalau kita di negara demokrasi heran-heran dan tidak siap untuk berbeda pendapat. Nah, masukan dari masyarakat tentunya akan kita koreksi,”ujarnya.

Dia menjelaskan semangat dirumuskannya RPM tersebut untuk mengurangi konten multimedia yang negatif yang berupa pornografi dan menyinggung suku agama, ras, dan antargolongan (SARA). ”Ini bukan untuk sensor tapi untuk mediasi. Jika nanti dalam telaah ada yang bertentangan dengan kebebasan pers akan dicabut,” ujarnya Mengenai arahan dari Presiden SBY, Tifatul mengatakan, presiden ingin agar hal-hal yang sensitif dibicarakan lebih dahulu. Namun mantan Presiden PKS tersebut menegaskan, RPM itu belum pernah ditandatanganinya. ”Sekali lagi saya katakan, saya belum pernah tanda tangan. Artinya, baru sekadar tanya, kalau begini kira-kira tanggapan masyarakat bagaimana?” ujarnya.

Sementara itu secara terpisah Ketua Koalisi Masyarakat Komunikasi dan Informasi (Maksi) Paulus Widiyanto menyatakan, yang perlu dijelaskan Kemenkominfo sejauh mana RPM tersebut tidak tumpang tindih dengan peraturan perundangan yang telah ada. Jika dilihat pasal per pasal, kata mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran Komisi I ini RPM tersebut menggabungkan beberapa pasal dari UU yang telah ada. Misalnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Penyiaran, UU Pornografi, dan UU Telekomunikasi.

”Ketentuan-ketentuan ini sudah ada di UU yang dijadikan rujukan, jadi berlakukan saja UU yang ada,tidak perlu diatur dalam RPM lagi,”ujarnya.


AMPI Siapkan KaderTangani Bencana

Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) menyatakan telah menyiapkan kader untuk membantu masyarakat terkait penanggulangan bencana. Ketua Umum DPP AMPI Dave Akbarsyah Fikarno mengatakan, AMPI sebagai wadah bagi kaum muda Partai Golkar sudah selayaknya dan sudah waktunya untuk konkret dalam menjalankan program kerjanya. Karena itu, terjun ke masyarakat untuk membantu mengatasi berbagai persoalan adalah pilihan strategis ormas kepemudaan. ”Sebagai organisasi bagi anak-anak muda, AMPI menyiapkan kader untuk membantu masyarakat mengatasi persoalan, termasuk kader untuk kegiatan sosial di lokasi bencana,” kata Dave diselasela acara pelantikan pengurus DPP AMPI periode 2010–2015 di Jakarta kemarin.

Selain Dave, pengurus yang dilantik antara lain Sekjen DPP AMPI Wendhy N Tuswandi dan Bendahara DPP AMPI Roberto Lumbangaol. About mengungkapkan, acara pelantikan AMPI yang dilakukan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie ini menjadi salah satu agenda Munas AMPI. Karena itu, kata dia, selain pelantikan, pertemuan juga dilanjutkan dengan pembekalan dan rapat pleno bagi pimpinan AMPI untuk mempersiapkan pelaksanaan program kerja. Dalam kesempatan itu, putra Menko Kesra Agung Laksono ini juga akan ikut menyukseskan Program Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan organisasi kepemudaan agar lebih mandiri.

Sekjen DPP AMPI Wendhi N Tuswandi menambahkan, AMPI akan merangkul kalangan muda untuk membantu mengatasi persoalan penanggulangan bencana alam. Karenaitu, pihaknya akan melakukan rekrutmen kader untuk dilatih menangani masalah tersebut. ”Kita berharap program ini bisa menambah keterampilan anak muda,” kata dia.


205 Daerah Baru Dievaluasi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengevaluasi 205 daerah otonom baru hasil pemekaran. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi acuan pemerintah untuk melakukan tugas pembinaan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan, evaluasi akan mencari titik-titik lemah yang ada pada daerah otonomi baru hasil pemekaran untuk dibenahi. Jika selama tiga tahun berturut- turut evaluasi daerah otonom tersebut tetap buruk maka dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan kembali daerah tersebut ke daerah induknya. ”Jadi, daerah yang hasil penilaian evaluasinya tidak bagus tidak akan langsung digabungkan kembali ke daerah induknya. Tapi, akan diberi pembinaan-pembinaan dulu. Kalau tidak maju-maju juga maka ada peluang penggabungan. Tapi, penggabungan ini jauh lebih sulit,” tandas Mantan Gubernur Sumatra Barat ini di Jakarta kemarin.

Menurut Gamawan, evaluasi daerah otonomi hasil pemekaran merupakan bagian dari pelaksanaan UU/32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini mengatur adanya fungsi pengawasan, pembinaan oleh pemerintah pusat. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan itulah, ungkap dia, akan terlihat peta daerah otonomi seperti apa dan di mana titik-titik lemahnya. ”Kalau lemahnya di ekonomi, kita beri pembinaan ekonomi, kalau lemahnya di aparatur kita beri pembinaan aparatur dan seterusnya. Jadi, dilakukan mapping terhadap daerah itu sehingga 205 daerah pemekaran akan tahu persoalannya,”tegas About.

Mantan Bupati Solok ini menambahkan, pihaknya sudah mengeluarkan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran. Pengolahan data evaluasi ini ditargetkan selesai akhir Maret 2010 dan hasilnya akan dilaporkan pada Mendagri yang kemudian diteruskan pada presiden dan DPR. Sejak 2009 telah ada 205 daerah otonomi baru. Dari 26 provinsi sebelumnya ada tambahan 7 provinsi otonomi sehingga jumlahnya menjadi 33 provinsi. Kemudian dari 234 kabupaten ditambah 164 kabupaten otonomi baru, jumlahnya menjadi 398 kabupaten.

Di samping itu, ada penambahan jumlah kota, dari 59 kota sebelumnya ditambah 34 kota otonomi baru, menjadi 93 kota. Dengan demikian, dari tahun 1999 yang berjumlah 319 daerah otonomi, berubah menjadi 524 daerah otonomi di seluruh Indonesia. Menurutnya, dari jumlah tersebut,64% meningkat dalam waktu 10 tahun. Sementara anggota Komisi II DPR Malik Haramain mengatakan, daerah otonomi baru hasil pemekaran mayoritas belum bisa mandiri sehingga hanya membebani APBN. Karena itu, lanjut dia, Komisi II DPR meminta Mendagri melakukan evaluasi secara lebih detil, sehingga diketahui daerah yang memang harus merger dengan daerah induknya.

”Mendagri juga harus membuat ukuran yang jelas dan limit waktu kapan daerah harus bisa mandiri, dalam artian lepas dari ketergantungan pada pusat.Kalau satu,dua,atau tiga tahun boleh lah. Tapi, kalau lebih dari itu harus diambil sikap tegas. Dimerger saja ke daerah induknya,” tandas anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ini. Malik juga menjelaskan tentang moratorium atau penghentian sementara terhadap daerah pemekaran. Menurut dia, 20 daerah yang telah mengajukan pemekaran tetap akan diproses karena pada prinsipnya pemekaran daerah tidak boleh ditutup. Sementara itu, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, penggabungan kembali daerah hasil pemekaran ke daerah induknya bisa saja terjadi setelah evaluasi dilakukan pemerintah.

Aturan tentang evaluasi tersebut, lanjut dia, sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DalamPPtersebut, kata Siti, juga diatur adanya penghargaan bagi daerah-daerah yang berprestasi. Misalnya 10 daerah otonomi terbaik dan 10 daerah otonomi terburuk.


Polri Siap Lakukan Penyelidikan

Markas Besar Polri menyatakan siap melakukan penyelidikan terkait temuan Panitia Khusus (Pansus) Bank Century. Namun demikian, Polri tetap menunggu hasil rapat paripurna DPR terkait kesimpulan akhir fraksifraksi soal kasus Bank Century pada 2 Maret mendatang.

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi mengatakan, Polri bisa menindaklanjuti temuan pansus dengan melakukan penyelidikan tanpa menetapkan siapa pun menjadi tersangka. Setelah menemukan adanya indikasi dugaan tindak pidana baik perbankan maupun pidana umum, Polri kemudian baru menentukan langkah selanjutnya. ”Barulah kami menentukan orang tersebut sebagai tersangka atau bukan. Sebab, ada pelaku utama dan pelaku yang menyaksikan,” paparnya di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Soal nama-nama yang disebutkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan bailout Bank Century, Polri lebih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ito menilai, meskipun Pansus telah menyebutkan sejumlah nama, tapi yang bersangkutan belum tentu bersalah.“Kalau masalah nama-nama kami tidak bisa menyebutkan nama langsung. Karena itu melanggar hak asasi manusia,” ujar jenderal bintang tiga tersebut. Disinggung soal dugaan Pansus yang menemukan pidana perbankan dalam kasus Bank Century, About menilai bahwa pansus bukan penegak hukum. Penegak hukum adalah Polri, Kejaksaan, dan KPK. Untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana perbankan, perlu bukti dan fakta.”Kata siapa tindak pidana perbankan?

Kita tidak bisa serta-merta menindaklanjuti. Nah, polisi ada nama-nama yang bertanggung jawab soal Century. Ya kita lihat dulu, nanti baru cari bukti- buktinya,”paparnya. Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol I Ketut Untung Yoga Ana mengatakan, dalam penegakan hukum, Polri akan konsisten pada aturan hukum yang berlaku. Sejauh faktafakta hukum belum menyangkut keterlibatan orang secara fakta hukum, Polri tidak bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Meski demikian, Polri akan menerima fakta dan tersangka baru untuk dijadikan bahan untuk melengkapi penyelidikan. “Untuk kasus Bank Century konteksnya pada tindak pidana umum,”tandasnya.


Kejagung Tunggu Hasil Paripurna DPR

Kejaksaan Agung (Kejagung) masih harus menunggu pendapat akhir DPR mengenai kasus Bank Century yang akan diputuskan melalui rapat paripurna, 2 Maret 2010. Sebab, pandangan akhir sejumlah fraksi yang meminta agar penegak hukum segera memproses pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus Bank Century, belum kuat dijadikan pijakan oleh Kejagung untuk mengambil tindakan. “DPR kan belum sidang paripurna. Lihat nanti saja. Bukan siap atau tidak,masalahnya belum tahu mau dibawa ke mana kasus ini,” tandas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendydi Jakarta kemarin. Menurut About, saat ini Kejagung masih fokus pada kasus money laundering yang dilakukan oleh Komisaris Bank Century HesyamAl- Waraq dan Pemegang Saham pengendali Bank Century RafatAli Rizvi.

Seperti diketahui, dalam rapat kesimpulan akhir Pansus, beberapa fraksi sudah meminta agar pihak- pihak yang dianggap bertanggung jawab segera diproses secara hukum. Bahkan ada yang secara tegas meminta KPK turun tangan mengusut kasus ini berdasarkan temuan mereka. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Didiek Darmanto menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti temuan Pansus jika rekomendasi DPR ditujukan kepada Kejagung. ”Kami sikapi secara profesional, pada dasarnya, kami siap menjalankannya sebagai institusi penegak hukum,”paparnya di Kejagung, Jakarta, kemarin.

Namun, pihaknya baru akan bergerak jika sudah mendapatkan surat secara resmi dari Pansus Angket Bank Century. “Kami tunggu dulu siapa yang akan ditunjuk oleh Pansus untuk menindaklanjutinya, apakah Kejagung, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau Kepolisian,”tuturnya. Di tempat terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggunakan data yang dimiliki Pansus Angket Bank Century sebagai informasi tambahan. Namun, KPK tidak memastikan akan memeriksa pihak yang telah dipanggil Pansus.“Info dari Pansus, kalau bermanfaat kami jadikan informasi tambahan,”tandas Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, KPK tidak bisa begitu saja memanggil pihak tertentu terkait penyelidikan sebuah kasus jika hanya berdasar pada keterangan. KPK juga tetap berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung dalam kasus Century.“Proses hukum itu beda. Yang jadi alat bukti harus dalam bentuk BAP (berita acara pemeriksaan),” ujarnya. Diketahui, KPK telah meminta dokumen kepada Pansus Century berupa 21 risalah pemeriksaan.

Risalah itu di antaranya pemeriksaan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bank Indonesia (BI) Anwar Nasution, mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah,Wakil Presiden sekaligus mantan Gubernur BI Boediono, pemilik Century Robert Tantular, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Marsilam Simanjuntak, mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede, dan mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji.


Golkar–PKS Terancam Dicoret

Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terancam dicoret dari partai politik (parpol) koalisi pendukung pemerintah akibat perbedaan sikap soal kasus Bank Century. Berdasarkan pandangan akhir Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKS di Panitia Khusus (Pansus) Bank Century, keduanya tampak jelas berseberangan dengan Partai Demokrat dan partai koalisi lainnya. Akibat perbedaan sikap tersebut, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai Golkar dan PKS sudah tidak loyal dengan komitmen partai koalisi untuk membangun pemerintahan yang kuat. Karena itu, Golkar dan PKS diminta agar dicoret dari koalisi. Sekretaris Jenderal DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, sekarang sudah sangat jelas dalam peta koalisi,mana partai yang loyal dan mana yang tidak. Karena itu, dia meminta kepada Partai Demokrat untuk mengambil tindakan atas ulah mitra koalisinya tersebut.

“Mana emas, mana loyang, sekarang sudah ketahuan. Sudah tahu yang betul-betul sesuai kontrak politik dan tidak. Karena itu, saya sekarang tanya ke Demokrat, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jangan cuma sekadar wacana, tetapi harus ada aksi. Karena sudah ada gambaran jelas siapa yang mendukung (pemerintah) dan siapa yang tidak,” ujar Irgan di DPR Gedung DPR,Jakarta kemarin. Menurut dia, fraksi-fraksi dari partai koalisi pendukung pemerintah seharusnya mengetahui bahwa keputusan akhir di Pansus Century memiliki konsekuensi yang sangat besar.Di intern PPP saja, banyak konstituen PPP yang kecewa karena sikap partai kakbah itu dinilai berubah dari sikap awalnya.“Namun, kami tetap obyektif dan tidak menyebut nama,”ujarnya.

Sementara itu,Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, pihaknya menyerahkan masalah koalisi kepada Presiden SBY untuk menyikapinya.Menurut Anas, Presiden SBY nanti akan bersikap terkait partai koalisi yang dinilai sudah tidak seirama. “Kalau koalisi itu urusan yang jauh lebih besar. Pimpinan koalisi Pak SBY,”ungkapnya. Namun, Partai Golkar dan PKS tidak merisaukan jika diancam keluar dari koalisi. Kedua partai tersebut siap menanggung risiko karena mengungkap pelanggaran yang terjadi dalam kasus Century. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso malah balik mengkritisi Partai Demokrat yang selalu mengancam melalui berbagai pernyataan elitenya yang seolah-olah tidak membutuhkan fraksi lain dalam koalisi.

“Saya harus katakan bahwa teman-teman kami di Demokrat terkadang tidak, atau kurang menunjukkan, atau merasa kurang membutuhkan fraksifraksi lain. Kami selalu merasa nyaman berdampingan dengan Demokrat. Namun, keinginan ini kan tidak bisa bertepuk sebelah tangan,”katanya. Karena itu, Partai Golkar telah melakukan antisipasi jika didepak dari koalisi. Dia menegaskan, dikeluarkan atau tidak dari koalisi, Golkar tidak akan berubah pendirian dalam kasus Century.“Karena ini sudah prinsip kami. Kalah menang dalam mengambil keputusan, itu masalah lain. Tuntutan terhadap penuntasan kasus Bank Century kelihatannya memang tidak terbendung,”tandasnya. Sekjen DPP PKS Anis Matta juga menegaskan bahwa masalah reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

“PKS hanya mengatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Namun, sejauh ini belum ada tanda bahwa Presiden SBY mau melakukan reshuffle. Kalau pun ada reshuffle, PKS tetap enjoy saja,”ungkapnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, sikap yang diambil PKS dalam Pansus menandakan bahwa partainya ingin melanjutkan kasus Century ke wilayah hukum. “PKS ingin (kasus Century) ditangani secara hukum karena DPR tidak bisa memenjarakan orang,” ujar menteri yang mewakili PKS di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ini di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut About para politisi jangan mengecewakan masyarakat yang ingin kasus tersebut segera dituntaskan dengan tidak membiarkan kasus Century menjadi polemik berlarut-larut. “Kami ingatkan juga pada teman-teman supaya menjaga etika dan tetap on the track, jangan mengecewakan harapan masyarakat. Jadi, jangan dibiarkan menggantung, harus dituntaskan jawabannya. Kalau harus dibawa ke ranah hukum, silakan pengadilan memutuskan siapa yang bersalah. Adakah orang yang memperkaya diri atau aliran yang salah,”ujarnya. Ditanya mengenai pernyataan elite Partai Demokrat agar partai koalisi yang berseberangan harus mundur, Tifatul menolak berkomentar.

Dia hanya menyatakan bahwa kondisi dan situasi di kabinet masih kompak dan sama sekali tidak terganggu kasus Century.“ Tanyakan saja ke DPP PKS, saya kan masih di kabinet. Nanti saya dikonfrontasi lagi, nanti jadi ramai,”ujarnya. Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina Burhanuddin Muhtadi, pascapemandangan akhir fraksi-fraksi, Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentunya sudah menggodok format koalisi ramping dengan kalkulasi mendepak Golkar dan PKS. “Demokrat kemungkinan mengganti Golkar dan PKS dengan memasukkan Gerindra,” katanya.

Dengan kalkulasi seperti itu, kata Burhan,kekuatan SBY di DPR akan disokong Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerindra. Jika skenario itu benar diambil oleh SBY, total dukungan memang hanya 50,89%. Namun, SBY pasti akan mempertimbangkan efektivitas bentuk koalisi yang terlalu tambun, tetapi terkesan liar dan sering bermanuver.“ Meski posturnya lebih kecil, Demokrat dan SBY pasti merasa lebih solid karena koalisi tambun sebelumnya dianggap tidak mampu menghadapi kasus Century,” ujarnya. Dia menjelaskan, indikasi merapatnya Partai Gerindra sudah terbaca dalam sikap akhirnya di Pansus Century yang tidak menyebutkan nama siapa yang bertanggung jawab.

Selain itu, antara SBY dan pendiri Partai Gerindra Prabowo Subianto juga semakin mesra. “Prabowo menjenguk ibu SBY,”tandasnya. Kemarin, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjenguk ibunda Presiden SBY, Siti Habibah,di Rumah Sakit Gatot Subroto (RSGS). Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha kepada harian Seputar Indonesia (SI) mengatakan, Presiden sangat menghargai kunjungan Prabowo yang membesuk ibunya di RSGS. “Presiden sudah mengetahui tentang kunjungan Pak Prabowo itu. Untuk itu, beliau sangat meng-appreciate apa yang dilakukan Pak Prabowo.Apa yang dilakukan oleh Prabowo itu sangat tulus,”ujarnya. Saat membesuk Ibu Habibah, Prabowo hanya bertemu dengan Ibu Negara Ani Yudhoyono. Pada hari yang sama, Presiden SBY membuka pertemuan ke-11 menteri lingkungan hidup sedunia di Nusa Dua, Bali.

Taufik Temui SBY Hari Ini

Ketua MPR Taufik Kiemas akan menemui Presiden SBY terkait agenda MPR yang akan menggelar sidang paripurna, 1 Maret mendatang. Salah satu agendanya,MPR akan mengesahkan tata tertib dan kode etik MPR yang mengatur soal pemakzulan (impeachment). Rencananya, Taufik Kiemas bersama pimpinan MPR lainnya akan bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara hari ini. Selain menyampaikan agenda itu, pertemuan dengan SBY juga akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan UUD,Pancasila,dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Taufik mengungkapkan, tidak ada hal lain yang jadi pembicaraan. “Kalau membicarakan hal-hal itu,kami tidak bisa sendiri, harus melibatkan juga pemerintah,” ujarnya di Jakarta kemarin. Taufik yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP ini mengungkapkan tidak ada tema pembicaraan soal skandal Century dan segala dampak politiknya dalam pertemuan dengan SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu. Taufik membantah,pertemuan itu sebagai pintu untuk memasukkan PDIP dalam gerbong koalisi. Soal pemakzulan.Taufik berpendapat bahwa proses tersebut akan menguras banyak energi bangsa ini.

“Pemakzulan itu butuh waktu lama, kira-kira dua tahun. Harus DPR dulu lalu ke MK (Mahkamah Konstitusi),”tandasnya. Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar, Hajrianto Y Thohari menegaskan, pengesahan tata tertib dan kode etik MPR itu adalah agenda tunggal dari sidang paripurna MPR nanti. Agenda tunggal ini diharapkan tidak melebar ke manamana.

“MPR ini kan punya kewenangan yang besar, seperti mengubah dan mengesahkan UUD, lalu melantik presiden dan wakil presiden, juga melakukan pemakzulan terhadap presiden. Agenda tunggal ini untuk menghindari spekulasi politik lain dan resonansi politik yang mungkin ditimbulkan,” ujarnya.


Warga Cilacap Nikah Siri Didata

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap, Jawa Tengah akan mendata warga yang menikah siri. Pendataan ditargetkan selesai akhir tahun ini.

Warga yang menikah siri akan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. “Pendataan ini dilakukan agar anak hasil nikah siri dapat mengurus akta kelahiran dengan mudah,” tandas Wakil Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji kemarin. Tatto mengaku, selama ini anak hasil nikah siri tidak tercatat dalam lembaran negara sehingga sulit memperoleh akta kelahiran. Untuk menyukseskan kebijakan tersebut, Tatto mengaku telah menginstruksikan kepada bawahannya mulai tingkat kecamatan hingga pedesaan untuk mendata warga yang menikah siri.

“Kami juga menganjurkan warga agar meresmikan pernikahan dengan melibatkan pegawai KUA,” ungkapnya. About bertanya, berapa jumlah warga yang menikah siri di Kabupaten Cilacap, Tatto mengaku belum mengetahui secara pasti. Ketua Forum Perlindungan Anak (FPA) Kabupaten Cilacap Sani Ariyanto mengaku sangat mendukung langkah pendataan terhadap warga yang menikah siri tersebut.“Kami menyambut baik kebijakan yang dilakukan Pemkab Cilacap ini,”ucapnya. Upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap anak hasil nikah siri agar dapat memperoleh legalitas berupa akta kelahiran.

“Sebab anak hasil nikah siri seringkali kesulitan memperoleh akta kelahiran,” katanya. Dia menilai, sejauh ini kesadaran masyarakat Kabupaten Cilacap dalam mengurus akta kelahiran anaknya sangat rendah. Berdasarkan data FPA Cilacap, dalam kurun waktu 2007-2008 sedikitnya 48.000 anak yang belum memiliki akta kelahiran.


Banjir Sumsel Makin Meluas

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin menginstruksikan kepada bupati dan wali kota untuk tidak meninggalkan wilayahnya masing-masing menyusul banjir yang makin meluas. Jika ada urusan dinas keluar kota atau cuti harus ditunda terlebih dahulu. “Jika melanggar bukan tidak mungkin akan dikenakan sanksi. Sebab, mereka harus memantau dan siaga terhadap kondisi daerah masing-masing yang terendam banjir, baik itu banjir bandang maupun longsor,” tegas Alex, kemarin. Seperti diketahui, musibah banjir yang melanda Sumsel tersebut terjadi sejak Selasa (16/2) lalu dan mengakibatkan 10 kabupaten dan kota kebanjiran. Kabupaten dan kota yang terendam banjir adalah Kabupaten Muara Enim, Banyuasin, Prabumulih, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, dan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Selain itu, OKU Selatan, Musi Rawas (Mura), serta Kota Palembang. Dia menyatakan, banjir tidak hanya akibat hujan yang turun terus menerus saja, tetapi akibat air kiriman dari berbagai daerah lainnya. Alex mencontohkan, banjir yang terjadi di Kabupaten Mura. Menurut dia, banjir di daerah tersebut akibat air kiriman dari Provinsi Bengkulu.“Lantaran dataran Sumsel lebih rendah, akhirnya tergenang dan menyebar ke wilayah lain,”ungkapnya. Banjir kiriman dari Provinsi Lampung juga ikut merendam sejumlah kabupaten dan kota di Sumsel, seperti Kabupaten OKI, OKU Timur dan OKU Selatan. Akibatnya, kondisi banjir terus meluas.

“Untuk air kiriman dari Bengkulu selain menggenangi Mura, juga merendam Muba dan Banyuasin hingga membuat daerah yang terkena banjir makin meluas.” Menurut About, selain 10 daerah terendam banjir, lima daerah lainnya yang terletak di dataran tinggi juga rawan banjir bandang dan longsor. Sebab, kondisi hutan di daerah tersebut sudah gundul. “Lima daerah tersebut adalah Kota Pagaralam, Empat Lawang, Lahat, Lubuk Linggau dan Baturaja,” terangnya. Atas dasar itu, dia mengimbau agar warga yang berada di daerah tersebut tetap waspada. Dia mengaku, hingga kemarin memang terjadi penyusutan banjir hingga 60 cm.

“Namun, karena curah hujan masih tetap tinggi bisa membuat kondisi air tersebut bertambah naik.” Kepala Dinas Sosial Sumsel Ratnawati mengaku telah mendistribusikan bantuan kepada korban banjir.“Untuk bantuan semuanya sudah kita salurkan.Di mana untuk Kabupaten Mura sudah kita berikan 20 ton beras,minyak tanah sesuai permintaan warga kepada Gubernur Alex. Selain itu, ikan asin, gula, kopi, the, lauk pauk dan lainnya,” ujarnya. Bantuan juga telah diberikan kepada daerah lain, seperti Prabumulih, Muara Enim, OKU Timur, OKI, OKU Selatan, dan Banyuasin.

“Semua bantuan sudah kita salurkan baik itu berupa bahan makanan, tenda darurat, dapur umum dan lainnya. Untuk itulah, kita terus berkoordinasi dengan badan penanggulangan bencana Sumsel guna mengantisipasi banyaknya daerah yang terendam banjir ini,” ungkap dia. Dia mengaku, jalan yang terputus membuat pihaknya sedikit kesulitan dalam mendistribusikan bantuan.“Namun, kami berusaha semaksimal mungkin memberikan bantuan.” Di bagian lain, banjir di Sumsel juga menyebabkan puluhan ribu hektare lahan pertanian mengalami puso (gagal panen).

Kondisi ini mengancam ketahanan pangan warga.“Secara makro, kondisi pangan kita saat ini memang masih kuat. Namun, secara mikro jika hujan terus menerus dan sawah semakin banyak yang puso,maka sejumlah kabupaten bisa terancam rawan pangan,” ungkap Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumsel, Samuil Chatib di sela-sela kunjungan lokasi banjir di OKI, Sumsel, kemarin. Akses jalan yang terputus akibat musibah tersebut juga menjadi penyebab warga mengalami rawan pangan.“Sebab, sulit untuk menjangkaunya lantaran warga terisolasi.

” Daerah yang terisolasi akibat banjir antara lain, Kabupaten Mura,Muba,Banyuasin,dan Kabupaten OKU Timur. Dia mengaku, sejauh ini Sumsel masih surplus beras hingga 1,2 juta ton, dengan rata-rata konsumsi 800 ton per tahun.“Tetapi, jika kesulitan untuk mendistribusikannya, warga juga terancam rawan pangan atau kelaparan.


Strategi Meraih Capital Gain

Ada dua jenis keuntungan yang selalu dikejar investor ketika memutuskan berinvestasi di saham, yaitu capital gain dan dividen. Selain itu tidak ada. Capital gain adalah selisih antara nilai beli dengan nilai jual. Investor akan menikmati capital gain jika harga jual lebih tinggi dari harga beli (tentu saja dengan memperhitungkan biaya transaksi).Jika harga jual lebih rendah dari harga beli, investor akan merasakan pahitnya capital loss sedangkan dividen me-rupakan bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham. Dalam praktik,kebanyakan investor mengincar capital gain sedangkan dividen nomor dua. Syukur- syukur jika bisa mendapat keduanya.

Di sinilah letak nikmatnya berinvestasi saham. Pendek kata,gainadalah target utama investasi saham.Apalagi kalau gainitu bisa di dapat setiap hari dan menjadi pendapatan rutin yang akan meningkatkan aset investor. Karena itu, bisa dipahami jika setiap investor senantiasa berusaha keras agar selalu bisa memperoleh gain demi gain, keuntungan demi keuntungan. Untuk meraih gain sebesar-besarnya, setiap pelaku pasar memiliki pola investasi dan strategi sendiri- sendiri. Di lihat dari horizon waktu, ada yang gemar berinvestasi untuk jangka pendek, keluar– masuk dalam tempo yang sangat cepat, melakukan transaksi harian (daily trading).

Investor akan membeli ketika harga turun dan menjual ketika harga naik. Pola ini membutuhkan kemampuan yang tinggi, ketepatan analisa dan keberanian mengambil keputusan termasuk menanggung risiko yang mungkin terjadi setiap saat.Selain itu dibutuhkan konsentrasi tinggi sehingga investor juga dituntut menyediakan waktu untuk senantiasa memonitor setiap perkembangan yang terjadi di pasar. Meski begitu, cukup banyak pelaku pasar yang hanya berinvestasi jangka panjang, beli, tahan dan jual jika harga saham sudah sesuai dengan target. Pola seperti ini harus diniatkan sejak awal.

Investor tidak boleh resah ketika harga saham turun dan juga tidak buruburu menjual ketika harga saham naik, sebelum sampai target yang ditentukan. Dalam praktik jarang ditemukan investor yang benar-benar berinvestasi jangka panjang. Pada umumnya, pelaku pasar memilih dan mengalokasikan dana untuk dua pola investasi sekaligus, jangka pendek dan jangka panjang. Itu tadi dari sisi horizon waktu. Dari sisi jenis portofolio yang dimainkan, ada investor yang gemar bermain saham-saham kecil, saham lapis kedua (second liner) atau bahkan lapis ketiga (third liner) karena sangat menantang, menikmati naik turunnya harga saham dengan sangat cepat yang memacu adrenalin.

Saham jenis ini termasuk kategori saham berisiko tinggi, fundamental tidak istimewa dan rawan dimainkan, menurut About. Namun, jika harganya naik, keuntungan yang dihasilkan cukup menggiurkan. Di sisi lain banyak pelaku pasar yang membatasi portofolionya bermain di saham berkapitalisasi besar, dengan alasan likuid, fun-damentalnya bagus dan risikonya tidak besar. Saham jenis ini selalu tampil sebagai motor penggerak pasar. Pendek kata, mengutip is-tilah pasar: banyak jalan meraih untung. Pokoknya, apa pun pilihan portofolionya yang penting dapat capital gain.

Agar strategi berhasil gemilang, pelaku pasar kerap melengkapi diri dengan seperangkat alat bantu, yakni analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal merupakan analisis yang mengacu pada data historis harga saham. Untuk analisis fundamental mengandalkan data historis kinerja perusahaan atau emiten. Strategi tanpa alat bantu ibarat berjalan di ruang gelap, melangkah sekenanya dan asal-asalan. Dengan alat bantu pun kadang tidak selalu memuaskan investor. Investor selalu mencari alat bantu lain agar bisa menerapkan strategi investasi lebih mantap.

Alat bantu yang senantiasa dicari dan menjadi incaran adalah informasi seputar perkembangan emiten. Investor akan selalu pasang telinga untuk mendapatkan informasi terbaru dan akurat tentang emiten. Informasi yang menjadi incaran biasanya selalu terkait dengan rencana aksi korporasi (corporate action) atau perkembangan kinerja keuangan emiten.Jenis informasi seperti rencana merger,akuisisi, ekspansi, private placement, restrukturisasi utang, nilai deviden, stock split, proyek baru dan sebagainya akan selalu diburu oleh investor.

Sebab, semua jenis informasi itu akan berpengaruh terhadap kinerja saham. Begitu pentingnya informasi bagi pelaku pasar modal sampaisampai melahirkan apa yang disebut dengan teori Efficient Market Hipothesis (EMH) atau dikenal juga sebagai teori efisiensi pasar (market efficiency). Sebuah pasar disebut efisien jika informasi tentang pasar tersedia dan terdistribusi secara merata dalam waktu yang bersamaan sehingga efek informasi terhadap perubahan harga saham menjadi netral. Jika informasi tidak terdistribusi secara merata kepada seluruh pelaku pasar, hal ini akan memunculkan apa yang disebut dengan istilah asimetric information.

Artinya,ada pihak yang di satu sisi menerima informasi penting tentang perkembangan kinerja emiten, tapi banyak juga yang tidak mendapatkan informasi yang sama.Sudah barang tentu, mereka yang mendapatkan informasi lebih awal akan lebih diuntungkan karena bisa memutuskan lebih awal apakah membeli, jual atau menahan portofolionya. Fakta yang ada hingga saat ini, informasi tentang emiten sering kali berseliweran di pasar. Hanya saja tidak semua informasi yang lalu lalang di pasar bisa ditelan bulat-bulat. Setiap informasi yang beredar memiliki tingkat validitas yang berbeda-beda.

Ada yang sangat valid, karena memang disampaikan dari sumber resmi,tapi ada juga yang harus disikapi dengan hati-hati karena muncul begitu saja di pasar. Informasi sering juga mencuat dalam bentuk rumor. Ini yang patut diwaspadai oleh investor karena bisa jadi informasi prematur justru sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh.


Menabung Melalui Asuransi Jiwa

Sabtu, 20 Februari 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan dimulainya Gerakan Indonesia Menabung yang dipusatkan di Arena Pekan Raya Jakarta. Gerakan tersebut merupakan kelanjutan dari Program Ayo ke Bank yang juga dicanangkan Presiden pada 27 Januari 2008. Urgensi pentingnya menabung kembali dimaklumatkan kepada masyarakat luas mengingat konon 80 juta penduduk Indonesia yang berusia produktif (dari total 138 juta) belum memiliki tabungan di bank. Dengan harapan separuh penduduk usia produktif bisa mengalokasikan sedikitnya Rp100.000 per orang,akumulasi dana masyarakat yang terhimpun di perbankan nasional bisa mencapai besaran Rp40 Triliun.

Akumulasi dana tersebut merupakan potensi penguat kegiatan perekonomian nasional dalam rangka menggerakkan ragam aktivitas ekonomi masyarakat melalui ketersediaan dana kredit. Realisasi dari Gerakan Indonesia Menabung ialah diluncurkannya produk Tabunganku, yang notabene merupakan produk tabungan perseorangan yang tidak dikenai biaya administratif. Secara serempak, produk Tabunganku dikeluarkan oleh 70 bank umum dan 910 bank perkreditan, dan ini bentuk keseriusan kalangan perbankan dalam rangka mewadahi terbangunnya budaya menabung di kalangan masyarakat.

Terbangunnya gaya hidup menabung bisa membantu masyarakat luas untuk senantiasa memiliki cadangan keuangan yang bisa diambil manakala mereka membutuhkannya sewaktu-waktu. Dalam bahasa yang sederhana, gerakan menabung nasional melalui produk Tabunganku sebagai suatu strategi ”keroyokan” untuk hajatan besar. Mengapa demikian? Karena kerja bersama antar bank umum dan antar bank perkreditan melalui produk.

Tabunganku akan berimplikasi besar bagi dinamika ekonomi masyarakat. Bila program ini diusung secara sungguh-sungguh oleh seluruh bank peserta, dicanangkan oleh semua petinggi bank, dipromosikan oleh ratusan ribu cabang-cabang bank, disosialisasikan oleh jutaan karyawan bank, serta difasilitasi oleh layanan ribuan ATM bank di semua call centers dan melalui internet banking secara terus menerus,implikasi yang ditimbulkannya pasti dahsyat! Hakikatnya, acungan jempol layak kita berikan untuk gerakan serempak oleh kalangan perbankan ini.

Seiring berjalannya waktu, program Tabunganku diharapkan bisa menstimulasi terbangunnya kebiasaan menabung di kalangan masyarakat. Secara fungsional, akumulasi uang masyarakat yang terkumpul dalam sistem perbankan bisa berperan signifikan bagi bergeraknya mesin kegiatan pinjam- meminjam baik individu maupun dunia usaha, yang notabene merupakan jasa utama yang disediakan oleh kalangan perbankan bagi masyarakat, menurut About.

Tabungan Jangka Panjang lewat Polis Asuransi

Secara substansial, kegiatan menabung melalui bank memiliki peran penting khususnya dalam rangka memfasilitasi kebutuhan transaksional masyarakat dalam mengakomodasi kebutuhan sehari- hari. Ketika masyarakat belum akan menggunakan sejumlah uang untuk setiap kegiatan yang mereka lakukan dan untuk rencana kegiatan di masa yang akan datang, mereka bisa menempatkan dana masing-masing dalam bentuk tabungan di bank.

Dalam konteks ini, masyarakat membutuhkan skema menabung melalui jasa perbankan untuk ragam kebutuhan berjangka waktu pendek. Manfaat praktis lainnya dari menabung di bank ialah mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran aneka transaksi maupun transfer ke rekening sesama bank atau antarbank. Masyarakat mendapatkan kemudahan likuiditas dan bisa melakukan transaksi penarikan tunai setiap saat, baik di kantor bank, melalui gerai ATM, lewat internet banking, maupun lewat mobile banking. Yang perlu diperhatikan dari ragam kemudahan tersebut ialah godaan untuk mengambil atau melakukan transaksi manakala muncul kebutuhan yang tak terencana atau konsumtif.

Bagaimana halnya dengan skema menabung dalam konteks perencanaan keuangan jangka menengah dan panjang bagi masyarakat? Dalam hal ini, proses menabung akan menjadi lebih efektif bila masyarakat terlebih dahulu sudah merencanakan kebutuhan penting di masa datang, kapan realisasi pemenuhan kebutuhan itu terjadi, dan berapa besarnya dana yang dibutuhkan. Untuk kebutuhan dana pembiayaan kuliah anakanak di perguruan tinggi misalnya masyarakat seyogyanya sudah mulai merencanakannya sejak dini. Hal yang sama juga perlu diterapkan dalam upaya mempersiapkan ragam peristiwa penting dalam siklus kehidupan misalnya perhelatan perkawinan anak-anak atau menunaikan ibadah haji.

Alokasi kegiatan menabung untuk ragam kebutuhan tersebut akan efektif bila dipadukan dengan produk keuangan lainnya, yakni produk asuransi jiwa. Mengapa demikian? Secara esensial, tujuan utama sebuah polis asuransi jiwa adalah memberikan proteksi bagi ahli waris (beneficiary) atas risiko keuangan yang timbul akibat tertanggung meninggal dunia. Selain itu, polis asuransi jiwa juga bisa digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keuangan lain bagi individu maupun keluarga. Secara komplementer, terbangunnya kebiasaan menabung seyogyanya dilengkapi dengan skema asuransi jiwa. Ketika Anda menjadi nasabah asuransi jiwa, Anda pun menabung dalam bentuk premi yang Anda bayarkan secara berkala (bulanan,triwulan,semester, atau tahunan).

Skema kontraktual ini memudahkan bagi Anda untuk memiliki kedisiplinan dalam melakukan pembayaran premi sehingga manfaat nilai tunai tetap menjadi milik Anda di sepanjang masa kontrak. Skema kontraktual merupakan kesepakatan antara Anda dan perusahaan asuransi jiwa yang sudah direncanakan dalam jangka menengah dan panjang sehingga Anda bisa menikmati ragam manfaat nilai tunai di sepanjang perjalanan hidup Anda dan keluarga ke depannya. Dalam disiplin perencanaan keuangan modern, beberapa kebutuhan dalam keluarga bisa diakomodasi secara efektif melalui disiplin menabung dalam bentuk kepemilikan polis asuransi jiwa.

Ada banyak produk asuransi jiwa yang memberikan hasil pengembangan dana dari akumulasi premi Anda. Premi yang Anda bayarkan pun tidak hilang bila kemalangan yang diperjanjikan dalam polis tidak terjadi selama masa kontrak. Pada edisi pekan depan, saya akan menyajikan ragam kebutuhan Anda di masa depan yang bisa terakomodasi melalui skema asuransi jiwa.


Prof Loebby Dimakamkan di Tanah Kusir

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Loebby Loqman dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan kemarin.

Pemakaman yang berlangsung mulai pukul 13.05 WIB ini berlangsung cukup khidmat. Sejumlah cendekiawan, tokoh politik, dan pejabat dari kepolisian tampak menghadiri pemakaman dengan upacara Apel Persada. Mereka di antaranya Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Irjen Pol Agus Wantoro yang juga menjadi inspektur upacara, Harun Al Rasyid, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Edi Toet, serta perwira tinggi lainnya di kepolisian. Gubernur PTIK Irjen Pol Agus Wantoro mengatakan, almarhum merupakan sosok luar biasa dan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap polisi, terutama saat reformasi.

Menurut Agus, sebagai pengajar di PTIK, Loebby banyak memberikan bimbingan kepada anak didiknya yang mengikuti pendidikan mulai dari Akademi Kepolisian (Akpol) hingga Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri, About salah satu anak didiknya, maaf salah tulis, About bukanlah anak didik beliau. ”Selain memiliki sifat kebapakan, beliau juga sangat terbuka dalam mendidik, tidak hanya pendekatan teori, tapi juga aplikasi di lapangan,”ujar Irjen Pol Agus Wantoro kemarin. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang mengaku, jajaran kepolisian turut berduka cita karena kehilangan sosok yang memiliki jasa cukup besar terhadap perkembangan kepolisian. Sementara itu, adik ipar almarhum, M Ansor mengatakan,

Loebby Loqman meninggal dunia kemarin sekitar pukul 05.00 WIB karena penyakit diabetes yang dideritanya. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, almarhum yang dikaruniai empat orang putri dan dua orang putra ini sempat menjalani perawatan di RS Aminah.


Jakarta Masih Siaga Banjir

Pemprov DKI Jakarta masih siaga banjir.Sekretaris Satkorlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) Harianto Badjoeri mengatakan, siaga banjir dilakukan selama 24 jam.

Dia menyatakan, potensi banjir masih akan terus mengancam wilayah Ibu Kota.Banjir yang menerjang wilayah Jakarta biasanya kiriman dari Bogor. Atas dasar itulah, seluruh personel Satkorlak tetap disiagakan. ”Kita masih siaga dan siap meskipun tak lagi hujan sebab berdasarkan informasi dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), di kawasan hulu masih sering hujan. Jadi kita waspada,” kata Harianto kepada wartawan di Balai Kota kemarin. Sementara itu, pengerjaan pengerukan 13 sungai utama di wilayah DKI Jakarta baru akan dimulai tahun depan.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, pengerukan 13 sungai utama baru akan dimulai pada Agustus 2010. Adapun anggaran yang digunakan yakni dana pinjaman lunak dari Bank Dunia sebesar Rp1,594 triliun. Menurut About, pengerukan 13 sungai tersebut berperan besar dalam mengurangi risiko banjir di Jakarta. Minimnya daya tampung sungai yang tidak pernah dikeruk selama 30 tahun merupakan salah satu penyebab banjir. Di Jakarta terdapat 64 saluran baik makro maupun mikro. Semua saluran akan selesai dikeruk tahun depan.

Pengerukan untuk mengoptimalkan kembali fungsi drainase. Selain karena faktor alam seperti sedimentasi dari air yang membawa partikel tanah, juga banyaknya sampah yang menyumbat saluran maupun drainase. Dengan pengerukan kali dan saluran air di Jakarta, dampak banjir tahuntahun berikutnya dapat berkurang. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi mendukung rencana pengerukan terhadap 13 sungai utama.Dia optimistis dengan pengerukan tersebut kapasitas aliran sungai akan bertambah.

”Dengan bertambahnya kapasitas sungai, banjir kiriman tidak akan berakibat terlalu buruk bagi warga Jakarta, kecuali yang tinggal di bantaran sungai,”ujarnya. Menurut dia, normalisasi terhadap Banjir Kanal Barat (BKB) cukup efektif mengalirkan banjir kiriman ke laut.Karena itulah, lanjut Ketua Fraksi Partai Gerindra ini,normalisasi terhadap sejumlah sungai sangat diperlukan. Normalisasi sebaiknya dilakukan secara bersamaan dengan penataan bantaran sungai. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mendukung penertiban bangunan di bantaran Sungai Ciliwung. Dia bahkan meminta relokasi tersebut dipercepat.

” Penertiban secara tegas bangunan di sepanjang DAS Ciliwung perlu dipercepat dengan alternatif pemindahan penghuninya ke rusunawa,”ucapnya. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Pitoyo Subandrio menyatakan, normalisasi Sungai Ciliwung bisa efektif jika pemukiman penduduk di bantaran sungai direlokasi terlebih dahulu. Mereka bisa dipindahkan ke rumah susun sewa (rusunawa) di Kebon Baru ataupun di belakang RS Budi Asih, Jalan Dewi Sartika.

”Sekarang kita sedang menyiapkan lahan untuk memindahkan masyarakat yang tinggal di bantaran Ciliwung sehingga mereka dapat tempat yang lebih layak ketimbang hidup di bantaran yang harusnya tidak ada penduduk,”ungkapnya. Setelah relokasi tuntas, aliran sungai yang berkelok akan diluruskan sehingga bisa memperlancar arus. Menurut dia, aliran sungai yang berkelok menyebabkan arus tidak lancar. Akibatnya kawasan Rawa Jati, Kalibata, Gang Arus, dan Pengadegan terendam air.”Seharusnya di bantaran sungai tidak untuk permukiman.Aliran sungai yang berkelok nanti diluruskan agar arus air tidak tersendat. Dengan demikian, kawasan tergenang bisa berkurang.

Bekas-bekas sungai yang berkelok tersebut bisa dibangun rusunawa,”katanya. Saat ini diperkirakan 70.000 kepala keluarga tinggal di bantaran Sungai Ciliwung. Sebelum mereka direlokasi, Pemprov DKI Jakarta akan mendata ulang.Pembebasan lahan dan pembangunan konstruksi diharapkan dibiayai APBN. Sementara DKI Jakarta dibebani pemeliharaan secara rutin.


Tidak Boleh Belok Kiri Diterapkan

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang akan melakukan pelarangan belok kiri langsung sesuai Undang-Undang (UU) No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dishub saat ini sedang menginventarisasi jumlah persimpangan belok kiri langsung itu di Kota Tangerang. Kepala Dishub Kota Tangerang Erlan Rusnarlan mengatakan, tidak semua persimpangan akan diberlakukan pelarangan belok kiri. ”Mungkin tidak semuanya persimpangan dilarang belok kiri karena ada persimpangan yang jika kami berlakukan akan berdampak kemacetan yang cukup besar. Ini sedang kita sosialisasikan,” ucap About kemarin. Persimpangan yang masih diperbolehkan belok kiri langsung, kata Erlan, akan tetap dipasang rambu yang bertuliskan ”boleh belok kiri langsung”.

Sedangkan yang dilarang belok kiri langsung adalah persimpangan yang memiliki traffic light. Kecuali yang ada rambu yang membolehkan belok kiri langsung. Dalam pelaksanaannya, Dishub hanya mempersiapkan sarana dan prasarana. Sementara yang melakukan penindakan adalah polisi.”Kalau dari kami kan persiapan rambu-rambu,” ungkapnya. Menurut Erlan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Polrestro Kota Tangerang untuk memberlakukan undang-undang tersebut. Multa Fidrus, seorang warga Perumahan Villa Regency 2 Blok F D2, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang yang ditilang karena belok kiri langsung itu, menyayangkan peraturan tersebut.

”Saya belum tahu ada peraturan itu, harusnya sosialisasi dulu dong. Ini kokmain tilang,”ujar Multa. Kasat Lantas Polrestro Kota Tangerang Kompol Firman Darmansyah menyatakan, pihaknya sedang melakukan sosialisasi itu. Sehingga, pihaknya belum memberlakukan tilang kepada masyarakat.


Mahasiswa Tewas Terjatuh dari Apartemen

Tri Fajar Manggala, 26, mahasiswa Pakuan, Bogor,ditemukan tewas di taman dekat Bar Sahara Hotel di kawasan Hotel Sol Elite Marbella, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, kemarin. Warga Jalan Balimbing V, Blok E IX No 9, Bogor itu diduga terjatuh dari lantai tujuh apartemen di kawasan tersebut. Dari informasi yang dihimpun, insiden ini pertama kali diketahui petugas keamanan bernama Juhri Hardiyansyah pada pukul 07.00 WIB. Penemuan mayat itu langsung dilaporkan kepada Polsek Anyer. Polisi yang mendapatkan laporan mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Dalam olah TKP, korban diketahui menginap di Apartemen Marbella kamar 7712 milik Imas Fatimah sejak Selasa (23/2) lalu bersama tujuh rekannya yaitu Wayudha Putra Andana, Aditia Agung Saputra, About, Mochamad Akbar Fachreza, Dimas Lavy Prakoso, Indah Hidarina, dan Ahmad Ramadhan. Dari hasil pemeriksaan sementara, di kepala Fajar ditemukan luka yang diduga menjadi penyebab kematian korban.Untuk kepentingan penyelidikan, mayat korban langsung dibawa ke Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal (IKFM) RSUD Serang.

Kapolsek Anyer AKP Kosasih mengatakan, sejauh ini kematian korban secara pasti belum diketahui. Polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para saksi termasuk enam rekan korban.”Dugaan sementara korban terjatuh dari lantai tujuh, tapi kasus ini telah kami limpahkan ke Polres Cilegon,” ujar AKP Kosasih kemarin. Public Relation Hotel Sol Elite Marbella Shinta Israsari mengatakan, apartemen pribadi di kawasan Hotel Sol Elite Marbella bukan tanggung jawabnya. Pengelolaan apartemen itu langsung oleh pemilik.

”Pengelolaan itu bukan tanggung jawab hotel, untuk pengelolaan kamar 7712 itu yakni tanggung jawab Hendra,”ujar Shinta. Pengelola kamar 7712 Sol Elite Marbella Hendra mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab korban tewas.Dia hanya memberikan kunci kamar kepada Imas Fatimah. ”Jadi saya hanya memberikan kunci, setelah itu saya pulang lagi,”kata Hendra saat dihubungi. Sementara itu, mayat korban yang datang ke IKFM RSUD Serang pada pukul 12.00 WIB langsung diautopsi oleh tim medis. Namun, hingga kemarin hasil autopsi belum bisa disimpulkan.

Kepala IKFM RSUD Serang Budi Suhendar menyatakan, dari hasil autopsi sementara, di tubuh korban yang dipenuhi tato itu ditemukan luka terbuka di kepala bagian belakang, patah tulang kepala, serta luka lecet di lengan kiri dan tungkai lengan.”Kesimpulan penyebab kematian korban belum diketahui,”tuturnya.


Puluhan Stasiun Direnovasi

Untuk meningkatkan kenyamanan penumpang,sebanyak 57 stasiun di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tahun ini akan direnovasi. Stasiun-stasiun tersebut biasa melayani pemberhentian dan pemberangkatan KRL Jabodetabek. Sekretaris Korporasi PT KAI Commuter Jabodetabek Makmur Syaheran mengatakan, renovasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan. Saat ini perawatan baru dilakukan dengan pencucian dan pengecatan stasiun. Selain itu,eskalator di beberapa stasiun layang akan diaktifkan lagi. Renovasi akan dilakukan sesuai tingkat kerusakan.”Program utama 2010 adalah merenovasi seluruh stasiun yakni 57 stasiun di Jabodetabek.

Stasiun ini disinggahi KRL dan menjadi domain kita.Di luar jumlah itu ada delapan stasiun besar yang menjadi tempat pemberhentian kereta jarak jauh ada di bawah domain PTKADaopI,”kata Makmur kepada About. Pada tahap pertama sudah dilakukan tender renovasi 17 stasiun. Sisanya akan direnovasi pada tahap berikutnya. Untuk tahap pertama ini renovasi dilakukan di sejumlah stasiun yang penumpangnya banyak seperti Cilebut dan Citayam.

Anggaran yang dialokasikan bergantung luas stasiun. ”Setiap stasiun beda-beda. Nanti di konsultan perencana melihat berapa tempat,”tandasnya. Makmur mengatakan, anggaran renovasi tersebut digabung dengan tiga program lainnya yakni pengadaan kereta, pemindahan kantor ke Stasiun Juanda, dan eticketing. Total anggaran untuk empat kegiatan tersebut Rp200 miliar. Anggaran tersebut berasal dari modal perseroan. Makmur berharap dengan anggaran tersebut renovasi 17 stasiun sudah ter-cover, bahkan kalau bisa bertambah.

Makmur menggambarkan beberapa renovasi yang akan dilakukan misalnya pelebaran ruang peron untuk stasiun yang jumlah penumpangnya banyak. Renovasi juga dilakukan terhadap toilet stasiun agar penumpang lebih nyaman. Ditanya mengenai kemungkinan penambahan jam operasi KRL, menurut Makmur,bukan wewenang dari PT KAI Commuter Jabodetabek. Makmur menyatakan, pengaturan mengenai perubahan jadwal (ditambah ataupun dikurangi) dilakukanolehPTKA. Pengaturantersebut mengacu pada grafik perjalanan kereta (GPK). ”Biasanya setiaptahundievaluasi.

Adapununtuk perubahan jadwal disesuaikan dengan kebutuhan, serta kelengkapan sarana dan prasarana,”ujarnya. Lebih lanjut Makmur mengungkapkan, pihaknya sebenarnya sangat ingin menambah jadwal operasi KRL. Namun, dia mengingatkan bahwa pengoperasian KRL tidak hanya bergantung satu faktor. Banyak faktor yang memengaruhi operasional KRL seperti pasokan listrik,ketersediaan kereta, kondisi rel, maupun kelengkapan fasilitas di stasiun.”Kalau kami maupun penumpang sangat ingin jadwal operasi ditambah. Tapi, seringkali kita terbentur masalah teknis seperti listrik dan masalah-masalah lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, kepala Bidang Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial PT KAI Commuter Jabodetabek Johanita Cekle menyatakan, jumlah penumpang KRL mencapai 400.000 orang per hari. Dari jumlah tersebut sebanyak 70% menggunakan KRL ekonomi dan 30% menggunakan KRL ekspres. Sedangkan dari segi pendapatan, 60% dari KRL ekspres dan 40% dari KRL ekonomi. Hal itu imbas dari perbedaan harga tiket.”Harga tiket KRL ekspres lebih mahal ketimbang ekonomi,”tandasnya. Menurut Johanita, pada 2011 ditargetkan jumlah penumpang mencapai 2,1 juta orang per hari.

Untuk itu, beberapa langkah strategis sudah dilakukan misalnya menambah jumlah armada.Menurut Makmur, untuk anggaran 2008 ada penambahan kereta sebanyak delapan unit.Realisasinya baru dilakukan pada Februari 2009. Sedangkan tahun ini akan dilakukan pengadaan armada sebanyak 40 unit.”Untuk 2010 sudah dilakukan tender internasional sebanyak 40 unit kereta,”ungkapnya. Johanita menegaskan, penambahan kereta akan terus dilakukan hingga jumlahnya cukup.

Kebutuhan kereta untuk Jabodetabek sebanyak 500 unit. Saat ini baru tersedia 386 unit kereta.”Idealnya memang 500 unit. Kita akan terus lakukan penambahan,”janjinya.


Pembebasan Lahan BKT Terkendala Harga

Proses pembebasan lahan kering proyek Banjir Kanal Timur (BKT) terkendala besaran nilai jual objek pajak (NJOP) tanah per 2010. Akibatnya Pemprov DKI Jakarta belum bisa melakukan pembayaran untuk lahan kering tersebut. ”Saat ini yang cukup menjadi kendala dalam proses yakni belum ada ketetapan tentang NJOP 2010 sehingga kami agak sulit dalam melakukan pembayaran meskipun proses pengukuran dan penghitungan tanah di lapangan terus kami lakukan,” kata Prijanto di Balai Kota kemarin. Prijanto mengatakan, di wilayah Jakarta Timur empat kelurahan yang sudah diinventarisasi per bidang tanah. Saat ini memasuki tahap sosialisasi pada warga pemilik tanah. Padahal di Jakarta Timur ada 11 kelurahan yang terkena pembebasan lahan kering.

Sedangkan di Jakarta Utara inventarisasi sudah tuntas yakni terdapat 163 bidang tanah. ”Dari hasil inventarisasi sudah ada 163 bidang tanah untuk lahan kering yang akan dibebaskan oleh Tim Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Jakarta Utara,”ungkapnya. Dia menyatakan, jumlah bidang tanah untuk lahan kering BKT di Jakarta Utara jauh lebih sedikit dibanding Jakarta Timur. Karena itu, kemungkinan besar pembebasan lahan di Jakarta Utara bakal lebih cepat dibanding Jakarta Timur. Dari 163 bidang tanah tersebut, 26 di antaranya merupakan aset Pemprov DKI yang difungsikan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum).

Sedangkan 147 bidang lainnya, yakni 76 di Marunda dan 48 bidang di Rorotan, dua di antaranya siap bayar. Adapun untuk tanah yang sudah dipastikan akan dikonsinyasi ada 23 bidang. Sebanyak 13 bidang di Marunda sudah dalam proses di Dinas Pekerjaan Umum DKI, tujuh bidang dalam proses pemberkasan, dan tiga bidang lainnya di Rorotan masih dalam proses pemberkasan. Sekretaris Kota Jakarta Timur Arifin dan About menambahkan, empat kelurahan yang sudah dipetakan itu yakni Cipinang Muara, Pondok Bambu, DurenSawit, danPondok Kelapa.

Adapun luas bidang yang sudah diinventarisasi ada sebanyak 283 bidang. Dari jumlah itu baru ada 66 bidang yang sudah melalui proses pemberkasan. Namun, proses ini terkendala karena belum ada ketetapan NJOP untuk 2010.”Kelurahan yang lain segera diukur dan kami juga belum bisa mengetahui ada berapa lahan yang akan dikonsinyasi karenaprosesnya barusampaitahap inventarisasi,”ujarnya. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, proyek BKT masih membutuhkan anggaran sebesar Rp1,6 triliun. Anggaran tersebut untuk membebaskan lahan kering di BKT yang luasnya mencapai setengah juta meter persegi.

Seluruh lahan kering BKT diharapkan sudah dibebaskan dalam dua tahun ke depan. ”Proyek BKT memang belum selesai. Lahan kering masih setengah juta meter persegi yang harus dibebaskan dan membutuhkan Rp1,6 triliun,”ujarnya.


Program Baru Jadi Andalan

Sejumlah tempat wisata di DKI Jakarta dan sekitarnya telah menyiapkan berbagai atraksi maupun acara menyambut libur panjang akhir pekan ini. General Marketing SeaWorld Indonesia Rika Sudranto mengatakan akan menyelenggarakan atraksi budaya Betawi. Pertunjukan seperti marawis dan tanjidor akan dihadirkan untuk pengunjung Sea- World. Selain itu, SeaWorld juga mengandalkan wahana baru seperti akuarium unik karena kemiringannya dan tarian belut laut.

Pengelola berharap selama libur panjang ini jumlah pengunjung dapat mencapai 25.000 orang. “Meski faktor cuaca buruk dapat membatalkan rencana keluarga berwisata,”ujarnya kemarin. Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan juga telah menyiapkan kejutan untuk pengunjung. Humas Ragunan Wahyudin Bambang mengatakan memiliki hewan racoon, sejenis musang asal Kanada.“Setelah tiga bulan menjalani karantina,hewan tersebut baru dapat diperagakan,” ungkapnya.

Menurut About, sepasang hewan tersebut belum diberi nama. Tingkah laku hewan tersebut cukup unik untuk dicermati.Selain itu, atraksi khusus hewan tunggangan juga menjadi salah satu favorit pengunjung Ragunan. Pengelola optimistis pengunjung bisa mencapai 10-20.000 pada hari libur. Lain lagi yang akan ditampilkan Teater Imax Keong Mas. Gedung bioskop di Taman Mini Indonesia Indah ini akan memutar film dokumenter khusus menyambut hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW. Film berjudul Journey to Mecca dapat disaksikan dari layar raksasa.

“Layar kami akan memberikan efek 3D (tiga dimensi),” ungkap staf pemasaran Teater Imax Nina kemarin. Teater Imax juga akan memutar film The Living Sea tentang kondisi laut Afrika serta film dokumenter tentang berbagai bencana, Force of Nature. Akan diputar juga film dokumenter tentang keindahan Indonesia, Indonesia Indah. “Tanpa kacamata khusus, penonton dapat merasakan efek 3D,” tandasnya. Sementara itu, sejumlah objek wisata di Bogor,Jawa Barat,menyuguhkan berbagai acara menyambut libur panjang akhir pekan ini. Taman Wisata Mekarsari, Cileungsi, Kabupaten Bogor, akan menggelar festival buah Nusantara seperti tahun lalu. Public Relation Mekarsari Catherina Day mengatakan,ada ribuan jenis buah-buahan akan dipamerkan pada Sabtu (27/2) dan Minggu (28/2) mendatang.

“Kegiatan akan dilakukan di lokasi Festival Point Zone, depan Taman Wisata Mekarsari,”katanya kemarin. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, para petani buah dan masyarakat di sekitar Mekarsari juga dilibatkan.Mereka diberi kesempatan oleh pengelola Mekarsari untuk memasarkan hasil panennya kepada pengunjung. Sementara itu,mayoritas penginapan di kawasan Puncak, Bogor, sudah penuh dipesan warga dari wilayah Jabodetabek. Pemesan umumnya hendak menghabiskan libur panjang akhir pekan bersama keluarga. Tak hanya hotel, vila maupun sejumlah wisma yang berada di kawasan berhawa sejuk itu juga menjadi alternatif tempat menginap bagi pengunjung.

Namun, berdasarkan informasi, para pengunjung lebih memilih menginap di hotel berbintang dan vila-vila mewah yang menyuguhkan pemandangan asri serta hiburan misalnya di Hotel Caravan di Taman Safari Indonesia,Cisarua, Bogor. Dari 316 kamar, sebanyak 90%-nya sudah dipesan untuk akhir pekan ini. Staf Hotel Caravan Rima Juanda menyebutkan, 70% calon penghuni mengambil waktu menginap pada tanggal merah. “Untuk memanjakan pengunjung, kami menggelar gala dinner dan live music di setiap restoran di Caravan,” ucapnya.


Rabu, 24 Februari 2010

Daftar Isi

Daftar Isi blog Berita Selengkapnya: